KETIKKABAR.com – Penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), jika dilakukan secara serius dan objektif, berpotensi mencatatkan sejarah emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Ia menilai, selama ini kecenderungan penegakan hukum terhadap elite politik, khususnya mantan presiden, masih sangat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan jejaring politik-ekonomi.
“Terlihat nyata hukum lambat untuk menyikapinya (keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kasus),” ujar Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (16/7/2025).
Hari mencontohkan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang antara Pertamina dan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
Kasus tersebut menjerat buron kelas kakap Riza Chalid, yang dikenal memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Menurut Hari, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung seharusnya menjadi pintu masuk untuk membuka keterlibatan aktor-aktor besar lainnya, termasuk pejabat yang diduga menerima “upeti”.
Baca juga: Pengamat: Tuduhan Jokowi Soal Agenda Politik Tak Berdasar dan Cenderung Tendensius
“Dengan Kejagung langsung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka, akan banyak nama pejabat yang terseret karena mendapat aliran dana,” ungkapnya.
Hari juga menyoroti kinerja lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya belum berani menyentuh perkara kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Jokowi maupun keluarganya.
“KPK sendiri tidak mau mengeksekusi KKN Jokowi dan keluarga,” tegasnya.
Meski begitu, Hari tetap memberi dorongan agar pemerintahan Presiden Prabowo memegang teguh prinsip keadilan dalam penegakan hukum.
“Harus ditegakkan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum, termasuk mantan presiden,” ujarnya.
Bila prinsip ini benar-benar dijalankan, lanjut Hari, maka kepemimpinan Prabowo bisa menorehkan prestasi sejarah yang signifikan dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.
“Harus ada sejarah dalam republik ini, presiden yang dihukum karena kasus KKN,” pungkasnya. []
