KETIKKABAR.com – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai tuduhan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai adanya agenda besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung tendensius.
“Tak mendasar dan tendensius,” tegas Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).
Jamiluddin mengungkapkan, ada dua alasan utama yang memperkuat pandangannya. Pertama, menurutnya, isu ijazah palsu bukanlah hal baru. Isu itu telah muncul sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
“Pada saat itu, kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tak bisa bersuara,” katanya.
Ia menambahkan, setelah Jokowi lengser, aktor-aktor yang mengangkat isu tersebut masih sama, seperti Roy Suryo dan kelompoknya, yang disebut konsisten mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.
“Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya,” lanjut Jamiluddin.
Selain itu, Jamiluddin belum melihat adanya kekuatan besar yang terlibat dalam mengangkat isu tersebut.
“Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang ingin merusak reputasi Jokowi. Tapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi,” ujarnya.
Dukungan yang belakangan muncul, menurutnya, lebih merupakan bentuk solidaritas terhadap konsistensi kelompok tersebut, bukan bagian dari skenario besar politik.
Lebih jauh, Jamiluddin juga menanggapi usulan pemakzulan terhadap Gibran yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ia menilai tuduhan adanya kekuatan besar di balik gerakan tersebut juga tidak masuk akal.
“Sebagai purnawirawan yang sudah sepuh, umumnya mereka tidak punya ambisi politik. Mereka hanya ingin bangsa dan negara berjalan dalam koridor hukum,” ujarnya.
Ia menilai para purnawirawan adalah kelompok yang memiliki integritas dan tidak mudah diperalat.
“Kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.
Baca juga: Anies Baswedan Diseret dalam Isu Pelemahan Reputasi Jokowi
Menurutnya, para purnawirawan justru akan menjadi pihak pertama yang melawan jika ada hal yang dinilai menyuramkan masa depan bangsa.
“Jadi sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang bisa menyetir mereka,” tambah Jamiluddin.
Sebagai mantan kepala negara, Jamiluddin menilai Jokowi seharusnya menyampaikan dugaan seperti itu disertai bukti konkret.
“Kalau tidak, Jokowi bisa dinilai menyebarkan rumor yang justru berpotensi memecah keutuhan bangsa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kecurigaan adanya agenda politik besar di balik polemik ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan wartawan di kediaman pribadinya, di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi.
Menurutnya, agenda itu bertujuan untuk menurunkan reputasi politiknya, sekaligus mengaburkan capaian selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI.
“Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar untuk men-downgrade reputasi politik saya,” ucapnya.
Meski begitu, Jokowi menyebut dirinya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.
“Ya buat saya biasa-biasa aja lah, dan biasa, ya bisa,” tuturnya. []
