KETIKKABAR.com – Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Kali ini, giliran Pengamat Politik Rocky Gerung yang melontarkan sindiran tajam dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, Sabtu (12/7/2025).
Meski menegaskan bahwa dokumen ijazah Jokowi telah dinyatakan asli oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Rocky tak menahan kritiknya terhadap sosok pemegangnya.
“Kalau UGM menyatakan asli, ya sudah, ijazah itu asli,” ujar Rocky lugas.
“Tapi, ijazah Jokowi itu asli, pemiliknya yang palsu.”
Pernyataan Rocky ini bukan sekadar tentang keabsahan dokumen akademik. Ia menegaskan bahwa bukti legalitas tak selalu mencerminkan kualitas moral dan intelektual seorang pemimpin.
Menurut Rocky, publik jangan terjebak pada isu teknis—soal dokumen dicetak di mana atau kapan—melainkan harus berani mengulik substansi dari kejujuran dan transparansi kepemimpinan.
“Masalahnya bukan di Pasar Pramuka atau di mana ijazah itu dicetak. Tapi soal siapa yang menggunakannya dan bagaimana ia merepresentasikan intelektualitas,” tegasnya.
Isu keaslian ijazah Jokowi sejatinya bukan barang baru. Sejak 2022, sejumlah pihak terus mempertanyakan keotentikan dokumen tersebut, bahkan sampai dibawa ke meja hijau.
Tokoh seperti Roy Suryo turut menyuarakan keraguan. Ia menyebut bahwa analisis digital melalui teknik Error Level Analysis menunjukkan adanya kejanggalan pada versi digital ijazah Jokowi yang beredar.
Baca juga: Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Gugur, PN Solo Nyatakan Tak Berwenang
Namun UGM sebagai institusi resmi tetap menyatakan bahwa dokumen itu sah dan valid.
Salah satu hal yang membuat Rocky geram adalah reaksi dari pihak pendukung Jokowi yang menyatakan bahwa “negara bisa chaos jika ijazah ditunjukkan”.
Rocky menyebut argumen tersebut tidak masuk akal dan hanya memperkuat kesan ketidakjujuran.
“Kalau cuma menunjukkan ijazah saja bisa bikin negara chaos, itu argumen bodoh,” kritiknya tajam.
Menurut Rocky, persoalan ini jauh lebih dalam ketimbang soal ijazah semata. Ini adalah simbol dari krisis kepercayaan publik dan kemunduran intelektual para pemimpin.
“Publik berhak mempertanyakan dan memastikan kualitas pemimpinnya. Bukan sekadar legalitas administratif, tapi juga integritas moral.”
Ia menilai, selama isu dasar ini tak diselesaikan secara terang-benderang, maka kecurigaan publik akan terus tumbuh. Friksi politik pun tak terhindarkan.
Pernyataan Rocky membuka ruang diskusi lebih luas: bahwa tuntutan terhadap seorang pemimpin tak cukup berhenti di atas kertas dan stempel, tapi harus menjangkau jiwa kepemimpinan yang jujur, intelek, dan bisa dipercaya.
“Polemik ini menegaskan bahwa yang dituntut rakyat hari ini bukan sekadar dokumen asli, tapi pemimpin yang asli,” tutup Rocky.[]
