KETIKKABAR.com, Jakarta — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan.
Pembatalan tersebut menyusul langkah Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari yang sama.
Keputusan pembatalan rapat paripurna disampaikan melalui keterangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebelumnya, rapat tersebut dijadwalkan untuk menindaklanjuti usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan resmi Kesekjenan DPR RI.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Muzani mengatakan, pimpinan MPR bersama kelompok DPD akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas langkah selanjutnya setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses penetapan Wakil Presiden definitif yang baru.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Sebelumnya, usulan penggunaan HMP terhadap Gibran telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.
Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden dan rencananya diumumkan dalam rapat paripurna DPR.
Namun, dengan diserahkannya surat pengunduran diri Gibran kepada MPR, agenda paripurna yang berkaitan dengan usulan HMP tersebut akhirnya dibatalkan.
Selanjutnya, proses pengunduran diri Gibran akan ditangani MPR sesuai ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme penetapan Wakil Presiden definitif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran. []
