KETIKKABAR.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA).
Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Yusril menyebut, setelah dokumen tersebut dicabut, tidak ada lagi landasan hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menegaskan, pencabutan dokumen tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan untuk menjalankan putusan pengadilan.
Menurutnya, kewajiban tersebut memiliki landasan hukum dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan itu mengharuskan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar yang telah ditetapkan.
Ia berpandangan, setelah surat keterangan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus MA.
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.
Ia menilai putusan kasasi MA tersebut mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran.
Sebelumnya, surat keterangan penyetaraan tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Gibran. Namun, setelah dicabut, dokumen itu tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril Soroti Persyaratan Pendidikan Wapres
Lebih lanjut, Yusril menyoroti dampak putusan MA tersebut terhadap ketentuan konstitusional mengenai persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dianggap tidak terpenuhi setelah pembatalan surat penyetaraan tersebut, konsekuensi terhadap status jabatannya perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi.
Ia menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius, terutama menyangkut mekanisme pemberhentian seorang Wakil Presiden.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ungkap Yusril.
Di sisi lain, Yusril mengimbau seluruh pihak untuk menghormati putusan pengadilan dan menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian mendasar dari penerapan prinsip negara hukum sekaligus upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, pemerintah telah melaksanakan amar putusan MA terhadap dokumen yang menjadi objek sengketa. Sementara itu, konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan tersendiri yang harus ditentukan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. []
