KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diminta mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menegaskan pembangunan harus dipersiapkan agar target penyelesaian pada 2027 tercapai.
Desakan itu disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.
Menurut Dek Fadh, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak terhambat hanya karena lahan belum tersedia ketika pekerjaan akan dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh. Dari jumlah tersebut, 50.396 unit masuk kategori rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Dari 50.396 rumah rusak berat yang membutuhkan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah.
Sementara itu, 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh mengingatkan bahwa angka kebutuhan rumah tersebut masih berpotensi berubah. Proses verifikasi, validasi, dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota masih berlangsung.
Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperbarui data rumah rusak melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat diidentifikasi secara tepat.
50 Paket Huntap Telah Dikontrak
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap di Aceh.
Ia menyampaikan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Wahyu mengakui pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Meski demikian, ia berharap kendala tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi secara intensif dengan pelaksana proyek, terutama terkait penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Menurut Wahyu, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar dan rumah yang dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana. []
