KETIKKABAR.com, Prancis – Demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah di Prancis berujung kerusuhan di berbagai kota pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu diwarnai bentrokan dengan polisi, pembakaran kendaraan dan gedung pemerintah, serta penjarahan toko. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez saat itu melaporkan sekitar 400 orang ditangkap.
Nuñez mengatakan sebanyak 110 demonstrasi digelar di berbagai wilayah Prancis dengan total peserta diperkirakan mencapai 550.000 orang. Sementara itu, penyelenggara aksi, termasuk serikat pekerja CGT dan organisasi mahasiswa, mengklaim jumlah demonstran mencapai sekitar 800.000 orang.
Nuñez menuding kelompok sayap kiri radikal sebagai pemicu bentrokan dan perusakan fasilitas publik. Ia menyebut kelompok tersebut sangat kejam.
Mengutip laporan Associated Press, polisi di Paris menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran bermasker di Place de la République. Massa dilaporkan melemparkan kembang api, batu paving, dan benda lainnya ke arah petugas.
Sejumlah kendaraan dan tempat sampah terbakar, sementara asap hitam membubung ke udara. Sebuah kios surat kabar juga dilalap api dan beberapa toko dijarah. Bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah orang terluka.
Kerusuhan menjalar ke sejumlah kota lainnya. Di Lyon, kebakaran terjadi di dalam kantor pariwisata ketika sekitar 20.000 orang mengikuti demonstrasi. Di Marseille, sejumlah toko dan kantor polisi kota mengalami kerusakan, sementara massa sempat menerobos lobi balai kota.
Gedung balai kota di Limoges juga terbakar. Nuñez melaporkan aksi kekerasan dan upaya pembobolan gedung pemerintahan di Bordeaux, Lille, Calais, dan Brest. Bentrokan juga terjadi di Rennes, Toulouse, Montpellier, dan Grenoble.
Macron Ancam Tindak Pelaku Kerusuhan
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan dan penjarahan yang terjadi selama demonstrasi. Ia menegaskan bahwa pelaku perusakan fasilitas publik dan penyerangan terhadap kantor pemerintah akan diproses secara hukum.
“Mereka yang merusak properti, menyerang kantor pemerintah dan bisnis, dan bahkan menjarah balai kota kita akan dituntut dan dihukum,” tegasnya di X.
Macron juga menyerukan persatuan untuk menghadapi pihak-pihak yang menciptakan kekacauan dan menghalangi masyarakat menyampaikan tuntutan secara damai.
Demonstrasi tersebut dipicu kenaikan harga bahan bakar, energi, dan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Massa juga memprotes memburuknya layanan publik dan kondisi sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan.
Aksi ini turut menghidupkan kembali semangat gerakan rompi kuning (gilets jaunes) yang muncul pada 2018 untuk memprotes ketidakadilan sosial dan kebijakan ekonomi yang dianggap membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Sonia Mabrouk, salah seorang demonstran yang datang bersama putrinya, mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan kelompok kaya.
“Kebijakan yang hanya menguntungkan orang kaya dan selalu merugikan orang miskin secara finansial,” tegasnya.
Polisi Disorot setelah Demonstran Kehilangan Tangan
Di tengah kerusuhan, pemerintah Prancis juga menghadapi sorotan mengenai penggunaan senjata pengendali massa oleh aparat kepolisian.
Nuñez mengatakan penyelidikan telah dibuka setelah seorang demonstran muda kehilangan satu tangan dalam sebuah insiden di Saint-Étienne. Namun, ia menolak mengonfirmasi laporan media yang menyebut cedera tersebut disebabkan ledakan granat polisi.
Penyelidikan atas insiden itu menjadi bagian dari tuntutan untuk mengungkap secara jelas penggunaan kekuatan aparat selama demonstrasi berlangsung.
Kerusuhan pada 17 Oktober tersebut memperlihatkan besarnya ketidakpuasan sebagian masyarakat Prancis terhadap biaya hidup dan kondisi layanan publik.
Di tengah tuntutan ekonomi dan pendidikan, pemerintah menghadapi tantangan untuk memulihkan ketertiban sekaligus memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai. []
