KETIKKABAR.com — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan berbagai masukan, catatan strategis, serta rekomendasi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian laporan tersebut dibacakan oleh pelapor Banggar Dewan, Tuanku Muhammad, dalam Rapat Paripurna yang dilangsungkan di Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh pada Kamis (13/8/2026).
Rapat penting ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah, S.T., dan Wakil Ketua II Dr. Musriadi, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beserta jajaran anggota dewan.
Dalam pemaparannya, Banggar menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.
Porsi pendapatan transfer tercatat mencapai 70,56 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di angka 28,37 persen. Kondisi ini dinilai memicu kerentanan kapasitas fiskal daerah jika tidak diantisipasi secara cermat guna menghindari potensi utang belanja di masa mendatang.
Guna memperkuat kemandirian fiskal, Banggar mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan inovatif dalam mendongkrak realisasi target pendapatan.
Salah satu inovasi yang disoroti adalah pengelolaan retribusi sampah secara digital (non-tunai) berbasis aplikasi e-resam oleh Dinas Lingkungan Hidup, disertai pengawasan berkala terhadap armada pengangkut guna mencegah ceceran limbah di badan jalan.
Belanja modal untuk Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau mencakup sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Banggar menekankan agar alokasi tersebut difokuskan secara optimal pada pembangunan aset produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” tegas Tuanku Muhammad.
Sejumlah persoalan infrastruktur spesifik turut menjadi catatan, di antaranya penuntasan jaringan pipanisasi di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga oleh Dinas PUPR bekerja sama dengan PDAM, serta penanganan titik-titik genangan banjir di wilayah Doy, Ie Masen Kayee Adang, hingga kawasan Pasar Tani.
Selain itu, Pemko diminta segera merevitalisasi Taman Putroe Phang yang dinilai sudah kotor dan tidak tertata, melakukan inventarisasi gedung-gedung terbengkalai agar tidak membahayakan keselamatan warga, serta mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) demi menjaga fasilitas yang representatif bagi penghuni.
Dalam bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat, program-program Banda Aceh Academy (BAA) didorong untuk lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan penekanan angka pengangguran.
Banggar juga meminta Dinas Tenaga Kerja kembali mengalokasikan anggaran pelaksanaan Job Fair, serta mendesak penyesuaian insentif bagi para panglima laot yang mengemban beban pengawasan nelayan.
Sektor pertanian dan kelautan turut mendapat perhatian, khususnya perbaikan infrastruktur lahan tambak di Kecamatan Kutaraja melalui kolaborasi lintas instansi guna mendukung program nasional Gampong Nelayan.
Di sektor pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) diminta serius menata rotasi kepala sekolah demi pemerataan mutu pendidikan, sementara Dinas Pendidikan didorong melahirkan sekolah unggul di setiap zonasi.
Pada bidang kesehatan publik dan pelayanan dasar, Banggar memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
“Badan Anggaran meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara kontinu terhadap SPPG yang sudah ada dan yang akan dibentuk bagaimana kondisi dapur dan sumber air yang digunakan sehingga program MBG yang digagas oleh Pemerintah benar-benar berjalan sesuai harapan. Begitu juga terhadap depot-depot air isi ulang agar dicek kandungan logam besi, kapur dan zat lainnya yang dapat membahayakan bila dikonsumsi,” ujar Tuanku Muhammad.
Sementara itu, RSUD Meuraxa diminta untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kelas I hingga IV, melakukan pengadaan hibah kursi roda atau tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh, serta memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama di daerah.
Menutup rangkaian laporan pandangan tersebut, Banggar menyoroti berbagai isu ketertiban umum, mulai dari penertiban jalur pedestrian dan kantong-kantong parkir liar oleh Dinas Perhubungan yang mengancam keselamatan pengguna jalan, perantauan pohon-pohon rawan tumbang, hingga pengadaan fasilitas Closed Circuit Television (CCTV) di titik-titik keramaian dan ruang publik.
Dewan turut mendorong optimalisasi peran pengawasan moral melalui penguatan muhtasib gampong dalam upaya preventif pencegahan maksiat, disertai usulan agar Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) mengkaji ulang besaran honorarium bagi para pengawas penegakan syariat di tingkat gampong tersebut.
Seluruh catatan kritis ini diserahkan agar menjadi pedoman eksekutif dalam penyempurnaan kebijakan anggaran tahun 2027 mendatang.[]
