KETIKKABAR.com — Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan sektor pertanian di wilayahnya yang terdampak bencana. Fokus utama pemulihan ini meliputi perbaikan jaringan irigasi serta penanganan lahan sawah produktif.
Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026 yang membahas sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Syech Muharram menjelaskan, kendati dampak bencana di Aceh Besar tidak merusak banyak bangunan fisik atau rumah warga, kerusakan parah justru terjadi pada infrastruktur pendukung pertanian.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Sebagai salah satu lumbung pangan utama dengan luas lahan pertanian produktif mencapai sekitar 22.000 hektare—di mana 55 persen di antaranya mengandalkan jaringan irigasi dan sisanya merupakan sawah tadah hujan—gangguan pengairan ini dinilai sangat mengancam produktivitas pertanian daerah.
Terlebih lagi, Pemkab Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan yang berdampak pada lebih dari 2.000 hektare lahan sawah di 19 dari total 23 kecamatan. Untuk mengatasinya, pemkab telah mendistribusikan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.
Selain ancaman kekeringan, Aceh Besar juga dihadapkan pada status siaga darurat bencana angin kencang. Hingga Kamis (6/8/2026) sore, tercatat ada 20 kasus dampak angin kencang seperti pohon tumbang yang menutup akses jalan, kerusakan jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah warga dan sejumlah dayah.
Dalam forum yang sama, Syech Muharram turut menyoroti tingginya harga semen di Aceh yang mencapai Rp120.000 per sak. Ia menilai kondisi ini sangat memberatkan masyarakat di tengah tingginya kebutuhan material rehabilitasi pascabencana. Ironisnya, pabrik semen tersebut berada di Aceh dengan biaya distribusi yang lebih rendah, namun harganya justru melambung dibandingkan wilayah lain.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.
Menutup paparannya, Syech Muharram berharap kucuran dana rehabilitasi dari pusat dapat dialokasikan secara proporsional untuk memulihkan infrastruktur pertanian di Aceh Besar guna mengantisipasi ancaman krisis pangan dan kekeringan.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Dr. Safrizal ZA, M.Si., yang memandu jalannya FGD, menekankan urgensi sinergi lintas instansi guna mempercepat penanganan pascabencana secara terpadu.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.[]
