KETIKKABAR.com — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi anggaran untuk pemulihan pascabencana yang diprediksi membutuhkan dana sebesar Rp40 triliun.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Aceh ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dari Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI.
Turut hadir unsur daerah meliputi Sekda Aceh M. Nasir, Forkopimda Aceh, DPR Aceh, para kepala SKPA, Bupati/Wali Kota, organisasi non-pemerintah (LSM), serta awak media.
Gubernur yang akrab disapa Mualem ini menjelaskan bahwa RKPA 2027 mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”.
Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program nasional agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem di hadapan para peserta.
Mualem mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Aceh saat ini adalah keterbatasan anggaran. Dari total Rp40 triliun yang dibutuhkan untuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi, kapasitas fiskal daerah saat ini belum mencukupi.
Ia menyoroti bantuan pemerintah pusat yang sejauh ini masih terfokus pada kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan.
Padahal, dampak bencana banjir telah memicu kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan di pedalaman masih banyak yang rusak parah, bahkan masyarakat di beberapa wilayah terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” tegas Gubernur.
Selain infrastruktur darat, Mualem memberikan perhatian khusus pada kondisi lingkungan pesisir. Ia mendesak adanya pengerukan kuala (muara sungai) yang mulai melebar dan tersumbat.
Menurutnya, jika kuala di tepi laut tidak segera dibenahi, aliran air dari pegunungan akan tertahan dan memicu banjir yang lebih parah di masa depan.
Kondisi ini juga dinilai menghambat produktivitas nelayan yang kesulitan melaut akibat pendangkalan.
Pemerintah Aceh menyatakan telah berupaya maksimal untuk mendapatkan izin pengerukan dari pusat dan kini sangat mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Kelautan untuk mencegah bencana yang lebih besar serta memulihkan roda ekonomi masyarakat pesisir. []
