KETIKKABAR.com – Kepala Angkatan Bersenjata Uganda, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, kembali memicu ketegangan diplomatik melalui serangkaian unggahan kontroversial di platform X.
Putra Presiden Yoweri Museveni ini menuntut pemerintah Turki menyerahkan dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun serta meminta “gadis tercantik di Turki” untuk menjadi istrinya.
Pernyataan yang diunggah pada pekan ini tersebut langsung memicu reaksi tajam di kalangan diplomatik.
Pasalnya, Kainerugaba membingkai permintaan uang tersebut sebagai syarat mutlak sebelum dimulainya proses dialog apa pun antara Kampala dan Ankara.
“Kami meminta minimal 1 miliar dolar dari Turki bahkan sebelum kami mulai berbicara,” ucap Kainerugaba sebagaimana dilaporkan Haberler, Sabtu, 11 April 2026.
Ancaman Pembalasan Diplomatik
Kainerugaba menyebutkan bahwa permintaan dana tersebut merupakan “dividen keamanan” atas kontribusi militer Uganda dalam misi Uni Afrika.
Ia pun memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi Turki untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Jika Ankara tidak mengambil langkah dalam waktu 30 hari, Jenderal yang dikenal kerap melontarkan pernyataan provokatif ini mengancam akan melakukan pembalasan keras, di antaranya:
- Menutup Kedutaan Besar Turki di Kampala.
- Melarang maskapai Turkish Airlines memasuki wilayah udara Uganda.
- Memutus seluruh hubungan diplomatik antara kedua negara.
“Bagi Turki, ini kesepakatan yang sangat sederhana… Entah mereka membayar kami atau saya akan menutup kedutaan mereka di sini,” ujar Kainerugaba.
Ia juga menyarankan warga Uganda untuk menghindari perjalanan ke Turki demi alasan keselamatan.
Jejak Kontroversi Jenderal Muhoozi
Ini bukan kali pertama Muhoozi Kainerugaba memicu kegaduhan internasional.
Beberapa hari sebelumnya, ia menarik perhatian dunia setelah menyatakan kesiapannya untuk membawa 100 ribu pasukan Uganda berperang melawan Iran demi membela Israel.
Melansir laporan Fox News, pernyataan-pernyataan viral tersebut telah menciptakan situasi canggung bagi pemerintahan Presiden Yoweri Museveni.
Hingga saat ini, pemerintah pusat Uganda belum memberikan pernyataan resmi terkait apakah tuntutan Jenderal Muhoozi tersebut merepresentasikan kebijakan luar negeri resmi negara tersebut atau sekadar opini pribadi di media sosial.[]
