KETIKKABAR.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (6/4).
Rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam keterangannya, Mualem menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Ia menegaskan, laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Persentase penduduk miskin turun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski berpotensi meningkat akibat dampak bencana.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Berbagai program strategis turut dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, hingga pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Mualem berharap kolaborasi tersebut mampu mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan. []
