KETIKKABAR.com – Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029 yang pro-rakyat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (9/7/2025).
“Kami dari Aceh Besar mendukung sepenuhnya visi pembangunan Aceh yang dicanangkan Pak Gubernur Mualem. Setiap program harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga pelosok gampong,” ujar Syech Muharram.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan RPJM Aceh dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada ketahanan pangan, kemandirian energi, serta penguatan desa.
“Ini sejalan dengan arah pembangunan Aceh Besar. Kita harus bergerak dalam satu visi: swasembada pangan, kedaulatan energi, dan pembangunan wilayah pinggiran,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan bahwa RPJM Aceh adalah dokumen strategis berbasis kondisi riil dan aspirasi rakyat.
Visi Aceh lima tahun ke depan mengusung tema “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis bertajuk Cap Sikureung.
Beberapa fokus utama antara lain penguatan syariat Islam, ekonomi hijau, hilirisasi SDA, peningkatan serapan tenaga kerja, hingga reformasi birokrasi dan pelestarian lingkungan.
Namun Mualem mengingatkan, tantangan besar menghadang: Dana Otonomi Khusus (Otsus) akan berakhir pada 2027. Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi UUPA guna memperjuangkan perpanjangan Otsus.
“Kami titip harapan kepada Mendagri, Bappenas, dan Forbes DPR/DPD RI asal Aceh agar mempercepat revisi UUPA. Ini demi keberlanjutan pembangunan dan perdamaian Aceh,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar Gelar Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Gubernur juga mengusulkan beberapa proyek strategis ke pusat, seperti Jalan Luwak–Sibigo, Terowongan Gurutee, Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, serta pengembangan pelabuhan bebas Sabang.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan di atas 5% mulai 2025. Aceh juga harus tumbuh lebih cepat dengan mengoptimalkan sektor unggulan dan belanja daerah yang berkualitas,” jelas Tomsi.
Ia menyoroti masih tingginya belanja pegawai dan minimnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di beberapa daerah.
“Belanja harus diarahkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, turut hadir dan mendorong transformasi Dana Otsus dari sekadar penopang menjadi motor penggerak pembangunan Aceh.
“Ada banyak potensi yang bisa dipercepat, seperti blok migas di Selat Malaka, KEK Arun, dan pengembangan pariwisata unggulan seperti Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar,” kata Rachmad.
Ia juga menekankan pentingnya sektor pertanian dan perkebunan unggulan, seperti kopi Gayo, padi, jagung, cokelat, dan hortikultura, untuk mendukung program Merdeka Belanja Gotong Royong (MBG) serta swasembada pangan.
“Daerah harus makin kreatif menggali potensi pendapatan, memanfaatkan sinergi pendanaan, dan berani ambil terobosan,” pungkasnya.[]
