KETIKKABAR.com – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menggelar Rapat Konsolidasi Perdana pada Rabu (28/1) menyusul diterbitkannya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas PRR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat ini membahas percepatan pemulihan klaster infrastruktur pascabencana, termasuk jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta sungai dan irigasi.
Rapat di Komplek Dinas Perkim Aceh dihadiri Sekjen Kementerian PU, perwakilan Pemerintah Aceh, anggota DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta kepala Bappeda dan dinas terkait dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana.
Safrizal menekankan pentingnya validasi data, mulai dari Jitupasna, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), hingga Rencana Aksi Kementerian PU.
“Termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya; mana kabupaten/kota, mana provinsi, mana pusat, sehingga pelaksanaannya bisa dipercepat,” ujar Safrizal.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyebut pihaknya telah memobilisasi 1.377 personel, 44.954 pekerja, termasuk 30.119 tenaga lokal melalui padat karya, serta menyiapkan 1.937 alat berat untuk pemulihan infrastruktur Sumatera.
Wida menambahkan, Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung, dengan usulan anggaran Rp 39,49 triliun untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026.
Anggaran ini sejalan dengan arahan Menteri PU untuk Build Back Better, yakni membangun lebih baik dari kondisi semula.
Berdasarkan data primer Jitupasna Posko Satgaswil Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan, 1.091 jembatan permanen, dan 59 jembatan bailey, di mana 18 unit telah terbangun, 6 sedang dibangun, dan 35 dalam perencanaan.
Infrastruktur sungai meliputi 892 irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, serta 44 sumur bor.
Safrizal menekankan pentingnya integrasi kerja dan satu data untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan antara kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.
Ia menambahkan, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah masing-masing sehingga pembiayaan tersedia di tiap tingkat pemerintahan, meski status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten.
“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data agar kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN terukur dan transparan,” kata Safrizal.
Forum ini juga menyoroti langkah cepat Pemerintah Kota Langsa dalam rehabilitasi jembatan melalui kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah dan sektor swasta.
Safrizal menegaskan strategi Satgaswil Aceh ke depan: menetapkan prioritas, sinkronisasi dan validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta percepat kendali waktu.
Ia menambahkan, progres akan terus diperbarui, termasuk konsolidasi klaster lain, dengan semangat kolaborasi multi sektor. []
Anwar Abbas Ingatkan Presiden Prabowo Waspadai Siasat Israel dan AS di Dewan Perdamaian
