KETIKKABAR.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah keras kabar yang menyebut dirinya memiliki keterkaitan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU).
Luhut menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menantang pihak-pihak terkait untuk membuktikan klaim tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa selama ini aset perusahaan yang ia miliki hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan batu bara, yakni PT Toba Sejahtra atau PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi.
“Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya,” tegas Luhut dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Senin malam, 12 Januari 2026.
Jengkel dan Tantang Pembuktian Data
Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengaku jengkel dengan isu yang beredar. Menurutnya, dalam iklim demokrasi yang sehat, setiap kritik atau tuduhan seharusnya berpijak pada data yang valid, bukan sekadar asumsi yang merugikan reputasi.
“Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin!” ujar Luhut. “Saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri.”
Rekam Jejak Menolak Indorayon
Alih-alih menjadi pemilik, Luhut mengklaim dirinya merupakan salah satu pihak yang menolak keberadaan Toba Pulp Lestari—yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk—sejak lebih dari dua dekade silam.
Luhut menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sekitar tahun 2001.
Kala itu, ia menyaksikan langsung gelombang demonstrasi masyarakat yang memprotes kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan tersebut, mulai dari pencemaran Danau Toba hingga kerusakan hutan.
“Nah waktu jamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa,” ungkapnya.
Minta Presiden Prabowo Cabut Izin TPL
Luhut menilai perusahaan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto tersebut merupakan penyebab kerusakan hutan terbesar di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara.
Atas dasar itu, ia mengaku telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.
Luhut mengusulkan agar lahan tersebut dialihfungsikan untuk mendukung program pemerintah di bidang hortikultura.
“Jadi saya waktu menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa ‘menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di-relinguish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat’,” ucapnya.
Ia bahkan secara gamblang menyarankan agar izin usaha Toba Pulp Lestari dicabut. Menurutnya, penguasaan lahan seluas 200.000 hektare oleh satu pihak namun meninggalkan kerusakan lingkungan yang masif sangat merugikan negara.
“Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,” pungkas Luhut. []
Dituding Jadi Dalang Banjir Sumut, Kejagung Didesak Periksa Luhut Binsar Pandjaitan!
