KETIKKABAR.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam program cetak sawah tahun 2015-2017.
Desakan tersebut muncul dari Koalisi Indonesia Anti Korupsi (Kosasi) yang menyoroti keterlibatan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kala program tersebut dimulai.
Kelompok mahasiswa tersebut menilai adanya potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah serta praktik maladministrasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami mendesak KPK untuk berani melakukan proses hukum dan memeriksa Gatot Nurmantyo atas dugaan korupsi cetak sawah dan dugaan banyaknya sawah fiktif,” kata perwakilan mahasiswa dari Kosasi, Fawait, dalam keterangan pers tertulis, Rabu, 31 Desember 2025.
Dugaan Maladministrasi dan Sawah Fiktif
Fawait menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini berakar dari nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kementerian Pertanian yang saat itu dinilai belum memiliki aturan teknis serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan mendahului regulasi yang seharusnya menjadi payung hukum.
“Kegiatan itu (cetak sawah) tidak transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum masih belum jelas,” ungkap Fawait.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Kosasi, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyatakan bahwa program cetak sawah ini menjadi catatan serius dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyoroti kegagalan teknis di lapangan yang berujung pada kerusakan lingkungan.
“Tidak hanya itu. Akibat program cetak sawah yang tidak sesuai dengan SID (System Investigasi dan Desain) yang akurat, banyak sawah yang tidak jelas kepemilikannya, sawah yang tidak bisa ditanami hingga menimbulkan kerusakan alam,” kata Rizki.
Tiga Indikator Pelanggaran Hukum
Dalam kajiannya, Kosasi memaparkan tiga indikator utama perbuatan melawan hukum dalam kasus ini:
- Belum adanya aturan teknis yang jelas saat program dijalankan.
- Temuan kerugian negara oleh BPK RI mencapai triliunan rupiah.
- Dampak kerusakan alam akibat pembukaan lahan yang tidak terencana dengan baik.
Atas dasar tersebut, Kosasi secara resmi mendukung KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap program cetak sawah yang melibatkan Gatot Nurmantyo.
Mereka memberikan peringatan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan ini tidak segera direspons oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,” pungkas Rizki. []
Bahas Anggaran Bencana, Menkeu Purbaya ke KSAD Maruli: Bapak Engga Minta Kali
