KETIKKABAR.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Fadli menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional merupakan bagian penting dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi.
“Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli dalam sambutannya, Minggu.
Fadli mengatakan pemerintah memfasilitasi para sejarawan untuk menulis buku sejarah nasional. Menurut dia, peran sejarawan menjadi kunci dalam menjaga ingatan kolektif bangsa. “Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujarnya.
Ia menyebutkan, kehadiran buku ini tidak terlepas dari dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya sempat tidak ada.
Fadli mengakui pembentukan kembali Direktorat Sejarah merupakan bagian dari perjuangan internal pemerintah saat pembentukan Kementerian Kebudayaan pada era Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira inilah tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Buku sejarah ini terdiri atas sepuluh jilid yang mencakup perjalanan panjang Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Fadli menegaskan karya tersebut tidak bersifat sempurna dan terbuka terhadap masukan serta kritik dari publik.
“Seringkali di mana berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting, tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup baik juga polemik. Ada yang minta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja,” kata Fadli.
Sebelumnya, Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah dibutuhkan karena karya yang ada dinilai belum sepenuhnya memuat perjalanan bangsa, termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Meski demikian, ia mengatakan proyek penulisan sejarah tersebut tetap merujuk pada buku-buku SNI yang ditulis antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang terbit sejak 1974 hingga 1984 dan dimutakhirkan pada 2008.
“Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis,” ujarnya, Selasa, 24 Juni 2025.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyatakan penolakan terhadap penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
AKSI menilai proyek tersebut berpotensi menjadi sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah. []
Pramono Anung: Kios Terbakar di Kalibata Berdiri di Lahan Pemprov DKI
