KETIKKABAR.com – Mantan calon presiden Anies Baswedan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di utara Pulau Sumatera—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh—sebagai bencana nasional.
Anies menyampaikan hal tersebut setelah langsung melihat kondisi kerusakan dan penderitaan warga yang terdampak bencana di daerah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, Anies mengunjungi korban bencana di Aceh Tamiang, Kota Padang, dan Langkat, dan berbincang dengan ibu-ibu, anak-anak sekolah, serta bapak-bapak yang tinggal di pengungsian.
“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional,” ujar Anies dalam unggahan Instagram-nya pada Jumat (12/12/2025).
Skala Kerusakan yang Membutuhkan Kekuatan Negara
Anies mengungkapkan bahwa, berdasarkan pengamatannya, skala kerusakan dan penderitaan yang dialami warga sangat besar, sehingga membutuhkan intervensi negara untuk pemulihannya. Menurutnya, dengan status bencana nasional, Pemerintah Pusat akan memiliki ruang yang lebih besar dan tanpa keraguan untuk bertindak.
“Dengan status bencana nasional, Pemerintah Pusat akan memiliki kekuatan lebih besar untuk bergerak, baik dalam hal pengerahan personel, anggaran, alat berat, dan program lainnya. Aliran logistik, makanan, tenda, obat-obatan, kesehatan, dan dukungan psikososial akan lebih cepat sampai,” jelas Anies.
Selain itu, Anies menilai bahwa status bencana nasional juga akan mempercepat pemulihan infrastruktur, termasuk membuka akses jalan yang putus akibat banjir dan longsor. Dengan adanya alat berat, TNI, dan instansi terkait, proses pemulihan akan lebih masif dan cepat dilakukan.
Pemulihan yang Lebih Kuat dengan Dukungan Negara
Anies menekankan bahwa dengan status bencana nasional, program perbaikan rumah dan bantuan untuk usaha kecil juga dapat dibiayai oleh negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Ia memahami adanya kekhawatiran terkait tumpang tindihnya bantuan atau potensi penyalahgunaan anggaran, namun menurutnya, masalah tersebut harus diatasi dengan pengawasan tata kelola yang ketat, bukan dengan menahan status bencana nasional.
“Saya paham ada kekhawatiran apa nanti tidak tumpang tindih, rawan korupsi dan intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional. Melainkan tata kelolanya diawasi sejak awal,” tegas Anies, yang juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.
Penetapan Bencana Nasional Masih Relevan
Meskipun bencana sudah berlangsung cukup lama, Anies menilai bahwa penetapan status bencana nasional masih sangat relevan. Tanggap darurat yang masih berlangsung dan proses pemulihan yang diperkirakan memakan waktu panjang, menurutnya, merupakan alasan kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan ini.
“Meski bencana sudah berjalan waktu, namun penetapan bencana nasional ini belum terlambat, masih sangat relevan. Tanggap darurat masih berlangsung, dan pemulihan akan berlangsung lama. Keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara kepada para korban bencana dalam satu atau dua tahun ke depan,” ujar Anies.
Tindak Lanjut yang Lebih Masif dan Cepat
Anies menegaskan bahwa dengan status bencana nasional, semua pihak—baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, ormas, hingga masyarakat—akan dapat bergerak lebih masif dan cepat untuk memberikan bantuan dan pemulihan. Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan yang transparan dan jujur agar bantuan sampai tepat sasaran.
“Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, ormas, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar korban bencana benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka,” pungkasnya. []
Babinsa Kodim Aceh Tenggara Terjun Langsung Bantu Warga Pulihkan Dampak Banjir
