KETIKKABAR.com – Selamat Ginting, analis militer dari Universitas Nasional (Unas), mengungkapkan kekhawatirannya terkait celah pengawasan di Bandara IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang terletak di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir, bandara ini tidak dilengkapi dengan perangkat negara seperti bea cukai, imigrasi, dan keamanan militer, yang menciptakan potensi besar bagi lalu lintas barang dan manusia ilegal.
Ginting menilai bahwa hal ini menjadi isu strategis, terutama di era geopolitik global yang semakin kompleks, dengan ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China.
Dia juga mengaitkan ketidakhadiran kontrol negara di IMIP dengan meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya terkait dengan industri nikel, baterai, dan energi transisi yang menjadi bahan baku vital dalam perekonomian dunia.
Menurut Ginting, langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mengerahkan TNI untuk menjaga industri strategis, termasuk Bandara IMIP, menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto serius dalam mengamankan sektor-sektor vital nasional.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap daerah-daerah yang selama ini “luput” dari pengawasan negara, yang menurutnya menjadi celah besar bagi potensi sabotase, cyber attack, dan perdagangan ilegal.
Selamat menambahkan bahwa IMIP yang semula dimaksudkan untuk memperlancar operasional industri nikel dan baterai, kini menjadi wilayah yang harus diawasi dengan ketat.
Ia juga mengusulkan agar Bandara IMIP tidak hanya difungsikan sebagai bandara industri, tetapi bisa juga dijadikan pangkalan udara militer jika diperlukan.
Hal ini sejalan dengan peningkatan keamanan negara yang harus melibatkan seluruh perangkat keamanan nasional, mengingat lokasi IMIP yang sangat strategis dalam rantai pasok nikel dunia.
Selamat menjelaskan bahwa dalam konteks pengamanan industri strategis, pelibatan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Salah satu tugas OMSP adalah untuk mengamankan objek vital nasional, termasuk industri besar, infrastruktur energi, dan bandara logistik, yang dapat menjadi sasaran serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selamat juga menekankan bahwa pengerahan militer untuk pengamanan infrastruktur strategis seperti Bandara IMIP, kilang minyak, dan pembangkit listrik sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi, yang juga mengerahkan militer untuk mengamankan fasilitas energi dan infrastruktur vital mereka.
Selain masalah pengamanan IMIP, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga melakukan sidak ke area tambang ilegal di Bangka Belitung dan Morowali pada 19 November 2025.
Aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan merugikan negara, dengan Indonesia kehilangan hingga 80% produksi timah nasional akibat penyelundupan dan penambangan tanpa izin.
TNI telah dikerahkan untuk mengatasi masalah ini, sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang juga bertugas untuk mengamankan dan menata ulang kegiatan pertambangan, perkebunan, dan sektor-sektor lainnya yang ada di kawasan hutan.
Pada 20 November 2025, TNI menggelar latihan terintegrasi tiga matra di Bandara IMIP, yang dihadiri oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Latihan ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga kawasan industri strategis. Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan bahwa kehadiran TNI di Bandara IMIP adalah langkah awal dalam memastikan bahwa IMIP tidak lagi berfungsi sebagai area yang bebas dari pengawasan negara.[]
KRI Bung Hatta-370 Gagalkan Penyelundupan Nikel Ilegal di Perairan Mandiodo
