KETIKKABAR.com – Komisi VI DPR RI merespons serius dugaan penggelembungan biaya (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang kini dalam penyelidikan KPK sejak awal tahun 2025.
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa jika dugaan mark up terbukti, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap akuntabilitas keuangan negara atau korporasi.
Meskipun proyek Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business, Herman Khaeron menekankan bahwa proyek ini tetap berada dalam jangkauan pemeriksaan penegak hukum (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dasar hukumnya adalah mayoritas (60%) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai beroperasi pada Oktober 2023 ini memiliki nilai investasi total $7,27 miliar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar $1,2 miliar AS.
Kejanggalan biaya ini dinilai banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, membandingkan biaya konstruksi Whoosh dengan proyek serupa di Tiongkok:
- Whoosh (Indonesia): Menghabiskan $41,96 juta AS per km.
- Kereta Cepat Shanghai-Hangzhou (Tiongkok): Hanya menghabiskan $22,93 juta AS per km untuk jalur sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km/jam.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa biaya proyek KCJB lebih mahal sekitar $19 juta AS per km, atau kemahalan total sekitar $2,7 miliar AS. Anthony Budiawan dengan tegas menduga tingginya nilai proyek KCJB disebabkan oleh penggelembungan biaya, alias markup.
Dugaan mark up ini diperkuat oleh kondisi finansial KCIC yang sedang kesulitan. PT PSBI, konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas, mencatatkan kerugian signifikan:
- Tahun 2024: Kerugian mencapai Rp4,195 triliun.
- Semester I-2025: Kerugian berlanjut sebesar Rp1,625 triliun.
Kerugian ini diakibatkan oleh beratnya beban utang, bunga pinjaman kepada Tiongkok, dan biaya operasional yang tinggi. []
Raja Charles III Cabut Seluruh Gelar Pangeran Andrew Buntut Skandal Epstein
