KETIKKABAR.com – Mahfud MD kembali menyuarakan kekhawatiran mendalamnya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Sorotan utama kini melebar dari sekadar kecurigaan pengalihan kerjasama dari Jepang ke China, menuju potensi ancaman kedaulatan akibat perjanjian utang dengan Beijing.
Mahfud secara terang-terangan mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi yang menerima tawaran Kereta Cepat dari China, meskipun dengan harga yang dinilai tinggi.
“Dulu kok tiba-tiba pindah ke Cina? Dulu tidak dipersoalkan, harganya begitu tinggi kok mau saja? Jangan-jangan ini ada main? Kan gitu,” ungkap Mahfud dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Peralihan kerjasama ini, menurut Mahfud, telah memicu kecurigaan publik dan mengindikasikan perlunya penyelidikan atas proses kesepakatan tersebut.
Kekhawatiran Mahfud semakin diperkuat dengan temuan dari studi Deustche Welle, Jerman (31 Maret 2021) mengenai 142 perjanjian kontrak China dengan 24 negara berkembang. Studi ini menyoroti bahwa:
- Kerahasiaan Isi Kontrak: Poin utama perjanjian adalah kerahasiaan total, membuat dokumen sulit diakses publik dan aparat.
- Utang Rakyat: “Utang negara peminjam terhadap China itu adalah utang rakyat, sehingga rakyat tidak boleh minta pemberhentian bayar, karena misalnya pemerintahnya dianggap curang,” tegasnya.
- Agunan Rahasia: Setiap negara peminjam harus menyerahkan agunan atau jaminan yang bersifat rahasia, dan dokumen-dokumen jaminan ini hanya disimpan oleh China.
Mahfud MD lantas mempertanyakan, “Nah, kita tidak tahu, apakah Indonesia memberi jaminan itu?”
Untuk memperjelas risiko ini, Mahfud mencontohkan kasus yang dialami oleh Sri Lanka. Negara tersebut menjadikan pelabuhan sebagai jaminan utang kepada China. Akibat kegagalan membayar utang, pelabuhan internasional Sri Lanka kini resmi menjadi pangkalan China.
Mahfud memperingatkan bahwa jika Indonesia tidak mampu membayar utang proyek Whoosh, China dapat menganggap Indonesia melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Konsekuensinya, China dapat mengambil alih aset atau agunan yang telah dijadikan jaminan.
Mengingat sulitnya akses terhadap dokumen perjanjian dan perhitungan proyek Whoosh padahal bukan termasuk rahasia negara Mahfud mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak.
Mahfud menilai, kunci utama dalam penyelidikan dugaan korupsi ini adalah menyelidiki dokumen kesepakatan Indonesia dengan China.
“Menurut saya, dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat,” tutup Mahfud, menekankan bahwa transparansi kontrak adalah langkah awal untuk melindungi kepentingan dan aset negara. []
Geger! Puluhan Motor Mogok Massal di Probolinggo Usai Isi Pertalite
Source: ayojakarta
