KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keras tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Sebelumnya, Purbaya menyebut total dana yang “menganggur” di bank mencapai Rp234 triliun per September 2025.
Purbaya justru menduga Dedi Mulyadi dibohongi oleh anak buahnya sendiri dan meminta Gubernur Jabar itu untuk mencari data dari sumber resmi.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang merilis data Kemenkeu per 15 Oktober 2025 (untuk posisi akhir September), menanggapi tantangan Dedi Mulyadi untuk membuka data daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.
Purbaya meminta Dedi Mulyadi untuk memeriksa data tersebut langsung ke Bank Indonesia (BI) dan mengklaim data yang dimilikinya senada dengan data dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini,” kata Purbaya, dikutip dari Kompas TV, Selasa (21/10/2025).
Menkeu juga menegaskan dirinya bukan pegawai Pemda Jabar sehingga tidak mau diperintah oleh Dedi Mulyadi untuk merinci data lebih lanjut.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegasnya.
Data yang dipaparkan Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa dana pemda menganggur mencapai Rp234 triliun akibat realisasi belanja APBD yang lambat. Provinsi Jawa Barat sendiri tercatat masuk dalam 5 besar daerah dengan simpanan uang tertinggi.
Berikut 5 daerah dengan simpanan uang tertinggi di perbankan per September 2025:
- Provinsi Jakarta: Rp14,6 triliun
- Provinsi Jawa Timur: Rp6,8 triliun
- Kota Banjar Baru: Rp5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat: Rp4,1 triliun
Sementara itu, Dedi Mulyadi melalui TribunJabar membantah tudingan bahwa dananya disimpan dalam deposito. Ia pun menantang Purbaya untuk membuka data secara transparan agar publik tidak dibingungkan oleh tuduhan tanpa bukti.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).
Mantan Bupati Purwakarta ini menilai tudingan menahan belanja tidak bisa digeneralisasi karena banyak daerah yang justru bekerja keras mempercepat realisasi belanja. Ia khawatir, tudingan tersebut akan merugikan daerah yang sudah mengelola keuangannya dengan baik.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” pungkasnya. []
Utang Whoosh Capai Rp116 Triliun, Rocky Gerung: Ini Bisa Jadi Kasus Pidana Jokowi!
