KETIKKABAR.com – Penolakan keras Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dinilai sebagai langkah politik yang mencerminkan kehendak langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian ini disampaikan Sosiolog dan pengamat kebijakan publik, Sulfikar Amir, melalui kanal YouTube Abraham Samad, Selasa (21/10/2025).
“Ketika Pak Purbaya, Menteri Keuangan, mengatakan ‘saya nggak mau bayar utang kereta cepat’, itu keputusan dari dia atau dari Prabowo? Saya haqul yakin ini maunya Prabowo,” ujar Sulfikar.
Menurut Sulfikar, mustahil seorang Menteri Keuangan dapat menyampaikan pernyataan sekeras itu—terlebih menyangkut proyek raksasa dan simbolik era Presiden Jokowi tanpa ada restu dari Kepala Negara.
“Prabowo kan nggak mau bilang secara langsung, ya ngapain, yang bicara Menteri Keuangan saja. Tapi pasti Purbaya tidak mungkin mengeluarkan statement seperti ini tanpa yakin bahwa Prabowo akan mendukungnya,” jelasnya.
Sulfikar menegaskan bahwa proyek kereta cepat memiliki skala yang sangat besar dan bersifat mercusuar, sehingga keputusan terkait pendanaan dan utangnya pasti melibatkan pertimbangan politik besar di tingkat Presiden.
“Ini proyek yang sangat besar skalanya dan bersifat mercusuar, nggak mungkin Menteri Keuangan ambil keputusan sendiri,” katanya.
Ia menilai, ada dua ‘peninggalan’ besar dari rezim Jokowi yang kini menjadi beban pemerintahan baru, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Kereta Cepat.
“IKN kita tahu apa yang terjadi sekarang, dan sepertinya memang Prabowo ini dijebak. Waktu kampanye kemarin kan proyek IKN menjadi salah satu janji yang diberikan kepada Jokowi supaya dia mendapat dukungan dari Jokowi. Tapi kereta cepat nggak pernah disinggung,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sulfikar menilai keputusan Menkeu Purbaya mencerminkan niat politik Prabowo untuk meninjau ulang secara serius warisan proyek Jokowi yang kini menimbulkan persoalan finansial.
“Jadi menurut saya, apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya adalah keinginan Prabowo,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulfikar juga mendesak agar proyek KCIC diaudit secara menyeluruh. Ia beralasan, persoalan utang kereta cepat bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah politik yang menyangkut penggunaan uang publik dalam jumlah besar.
“KCIC harus dilakukan audit karena ini masalah politik sebenarnya. Ini masalah politik yang melibatkan uang publik yang begitu besar, jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Sulfikar. []
Kado Pahit Ultah Golkar ke-61: Ketum Bahlil Lahadalia Menteri Kinerja Terburuk
