KETIKKABAR.com – Bekas Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dilaporkan telah ditunjuk untuk memimpin sebuah pemerintahan sementara di Jalur Gaza. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh New Arab, menyebut Blair ditugaskan mengawasi pembangunan kembali wilayah tersebut pascaperang.
Blair diusulkan untuk memimpin dewan pengawas yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza. Pemerintahan transisi ini direncanakan akan memerintah Gaza selama beberapa tahun sebelum diserahkan kepada Otoritas Palestina, menurut laporan The Times of Israel.
Penting untuk dicatat, rencana ini tidak membahas soal relokasi warga Palestina, yang merupakan garis merah dalam negosiasi.
Keterlibatan Blair didorong oleh diskusinya dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan berbagai pihak lain mengenai pembentukan badan transisi pascaperang untuk wilayah Palestina.
Menurut laporan media, termasuk Financial Times, Tony Blair—yang pernah menjabat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah secara formal dari 2007 hingga 2015—telah meminta untuk menjadi anggota dewan pengawas.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Lembaga Tony Blair untuk Perubahan Global, sebuah organisasi nirlaba yang didirikannya.
Sumber yang dekat dengan Blair telah mengonfirmasi bahwa ia menyusun skema untuk menghentikan konflik bersama pihak-pihak lain, namun menegaskan bahwa tidak ada persetujuan untuk menggusur warga Gaza secara permanen.
Badan pemerintahan transisi apa pun untuk wilayah tersebut pada akhirnya harus menyerahkan kekuasaan kembali kepada Otoritas Palestina yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat.
The Economist, yang mengutip laporan dari New Arab, menyebut bahwa Otoritas Transisi Internasional Gaza akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi “otoritas politik dan hukum tertinggi” selama lima tahun. Setelah masa tersebut, lembaga ini akan menyerahkan kendali kepada Palestina.
Otoritas tersebut direncanakan memiliki sekretariat hingga 25 orang dan dewan beranggotakan tujuh orang. Awalnya, Otoritas ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke Gaza setelah kondisi wilayah dinilai aman, demikian dilaporkan oleh BBC.
Mantan Kepala Mossad Yossi Cohen menyatakan dukungannya terhadap ide tersebut kepada BBC Radio, menyebut Blair sebagai “orang yang luar biasa.”
“Jika dia bersedia mengambil tanggung jawab ini, yang sangat besar, saya pikir ada harapan bagi Gaza,” ujar Cohen.
Keterlibatan Blair dalam peran ini dipastikan akan menarik perhatian publik, mengingat rekam jejaknya dalam politik internasional. Ia pernah terlibat dalam invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003.
Penyelidikan resmi Inggris terhadap konflik tersebut menemukan bahwa Blair bertindak berdasarkan informasi intelijen yang cacat ketika memutuskan untuk bergabung dalam perang.
Blair juga dilaporkan bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Donald Trump pada Agustus untuk membahas rencana pascaperang Gaza, meskipun Trump sebelumnya melontarkan rencana kontroversial yang melibatkan pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah tersebut.
Setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada 2007, Tony Blair diangkat sebagai utusan khusus masyarakat internasional untuk Timur Tengah.
Tugasnya saat itu adalah membantu mengembangkan ekonomi dan lembaga Palestina sebagai persiapan dasar bagi berdirinya negara Palestina. []
