KETIKKABAR.com – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo kembali mengemuka.
Kali ini, desakan datang dari pengamat politik Muslim Arbi yang menilai posisi Listyo Sigit tak lagi relevan dengan era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo.
Menurut Muslim Arbi, Kapolri saat ini adalah simbol keterikatan dengan masa lalu dan loyalitas yang tidak sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.
“Presiden Prabowo harus tegas. Listyo Sigit adalah bagian dari Geng Solo yang selama ini lebih mengabdi kepada mantan Presiden Jokowi, bukan kepada agenda reformasi hukum yang sejati,” ujar Muslim kepada wartawan, Ahad (3/8/2024).
Istilah “Geng Solo” merujuk pada jaringan informal yang disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi. Meski Listyo Sigit bukan berasal dari Solo, kariernya yang melejit di era Jokowi membuatnya dinilai masuk dalam lingkaran tersebut.
Muslim Arbi juga menyoroti kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit yang dianggapnya tidak netral. Ia mengungkit beberapa kasus besar yang dinilai belum tuntas secara transparan.
- Tragedi KM 50: Kasus yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Syihab pada 2020 ini dianggap sebagai “luka besar” demokrasi yang hingga kini belum memiliki penyelesaian memuaskan.
- Tragedi Kanjuruhan: Muslim juga menyinggung kegagalan Polri dalam menangani kerusuhan suporter yang menewaskan ratusan orang.
- Kasus Ferdy Sambo: Menurut Muslim, kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh eks Kadiv Propam Ferdy Sambo adalah “potret buruk” bagaimana kekuasaan di dalam Polri bisa berjalan brutal dan di luar kontrol.
Muslim Arbi berpendapat, Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dengan mengganti Kapolri untuk memulai era baru reformasi kepolisian.
“Jika Presiden ingin membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kekuasaan lama, maka langkah pertama adalah mengganti orang yang menjadi simbol kekuasaan lama itu,” jelasnya.
Menurutnya, reformasi Polri bukan hanya soal manajerial, tetapi juga soal loyalitas ideologis. Presiden Prabowo dinilai membutuhkan figur Kapolri yang netral dan tidak terikat pada masa lalu.
“Polri itu alat negara, bukan alat kekuasaan personal. Sudah cukup selama ini hukum diperalat untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” tegasnya.
Muslim Arbi menyarankan agar Presiden membentuk tim evaluasi independen untuk menilai calon Kapolri. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa publik menanti langkah berani dari Prabowo.
“Kalau Prabowo tidak segera bertindak, publik bisa menganggap dia hanya melanjutkan status quo. Padahal rakyat berharap perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari Polri, yang selama ini menjadi alat represif kekuasaan,” pungkasnya. []
Prabowo Bebaskan Hasto dan Tom Lembong, Pengorder Kasus Diperkirakan Tak Tenang
