KETIKKABAR.com – Para pemimpin Thailand dan Kamboja sepakat untuk berhenti perang terlebih dahulu tanpa syarat, agar bisa berdamai mengakhiri konflik di perbatasan yang sangat berbahaya. Keputusan ini didorong oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah.
Kesepakatan ini tercapai pada Senin (28/7/2025) ketika Menteri Utama Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bertemu di Malaysia.
Perundingan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN. Amerika Serikat dan Tiongkok mengirimkan utusan khusus untuk membantu proses ini.
Gencatan senjata segera dan tanpa syarat akan mulai berlaku tengah malam hari itu, hingga Selasa waktu setempat. Pada pukul 07. 00, komandan militer dari kedua negara akan bertemu.
Anwar mengatakan bahwa kedua pihak, Kamboja dan Thailand, bersama-sama menyetujui kesepakatan ini. Ia menyebut langkah ini sebagai awal penting untuk mendinginkan situasi dan meningkatkan keamanan.
Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyatakan bahwa menteri luar negeri dan menteri pertahanan mereka diperintahkan untuk merancang mekanisme detail mengenai pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata. Mekanisme ini akan menjadi dasar bagi perdamaian yang tahan lama.
Pertemuan ini menandai pertemuan resmi pertama sejak konflik terbaru memicu bentrokan pada 24 Juli, yang menyebabkan setidaknya 36 orang tewas dan membuat lebih dari 150.000 warga sipil terpaksa mengungsi.
Tensi meningkat cepat akhir pekan lalu, dengan laporan tembakan senjata berat dan serangan udara. Kedua belah pihak saling menuduh menyerang wilayah warga sipil.
Sebelum kesepakatan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin Thailand dan Kamboja sepakat untuk segera berhenti perang.
Setelah berbicara secara terpisah dengan Phumtham dan Hun Manet pada Sabtu, Trump mengancam Washington tidak akan menandatangani perjanjian dagang dengan keduanya selama perang masih berlangsung.
Phumtham dan Hun Manet menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anwar, Trump, dan Tiongkok atas peran mereka dalam memfasilitasi gencatan senjata.
Sebelumnya, Thailand bersikeras bahwa gencatan senjata harus mencakup penarikan pasukan, henti penggunaan senjata berbahaya, serta kesepakatan menyelesaikan konflik melalui perundingan bilateral. Sementara itu, Kamboja hanya ingin henti perang tanpa syarat.
Konflik ini dipicu oleh perselisihan lama terkait batas wilayah yang ditentukan saat kolonial. Hubungan antara kedua negara sempat stabil setelah bentrokan 2011 yang menewaskan puluhan orang, tetapi ketegangan kembali meroket, menimbulkan kekhawatiran akan kekerasan lebih besar.
Trump sebelumnya mengancam akan memblokir perjanjian dagang jika perang tidak berhenti.
“Kami tidak akan membuat kesepakatan dagang kecuali kalian menyelesaikan perang,” kata Trump.
Ia menambahkan bahwa kedua pemimpin menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi setelah berbicara langsung dengannya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengatakan para pejabat Amerika telah pergi ke Malaysia untuk membantu upaya menciptakan perdamaian. Representatif Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar bagi kedua negara Asia Tenggara dan juga pendukung utama Phnom Penh, turut serta dalam pertemuan Senin lalu.
Sementara itu, semakin dekat tarif yang ditetapkan Trump pada 1 Agustus, Thailand yang sangat bergantung pada perdagangan berusaha menghindari langkah-langkah yang bisa memicu kemarahan presiden Amerika, terutama saat pejabatnya sedang berunding untuk menurunkan bea masuk sebesar 36% atas ekspor Thailand.
Trump sebelumnya menyatakan keberhasilan menghentikan bentrokan perbatasan antara India dan Pakistan awal tahun ini dengan menggunakan tekanan dagang, klaim yang ditolak India namun diakui Pakistan.
Pertemuan perdagangan antara Thailand dan Amerika Serikat juga mencakup usulan untuk memperluas akses bagi produk Amerika guna menutupi surplus perdagangan yang mencapai 46 miliar dolar AS.
Negara-negara tetangga seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam telah lebih dulu menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir.
“Tekanan yang dilakukan Presiden Trump tampaknya berhasil karena baik pemerintah Thailand maupun Kamboja sedang menghadapi kesulitan ekonomi,” kata Tita Sanglee, seorang peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.
“Bila gagal menurunkan tarif, akan berdampak politik yang besar. ” lanjutnya.
Namun, ia menambahkan bahwa menerima kesepakatan gencatan senjata sementara ancaman dari Kamboja yang masih membawa sengketa wilayah ke Mahkamah Internasional masih sangat sulit diterima oleh publik dan militer Thailand.
Sebelumnya, Kamboja menyatakan ingin pengadilan internasional membantu menyelesaikan status empat wilayah perbatasan yang diperdebatkan, setelah terjadi tembak-menembak pada bulan Mei kemarin. Thailand tidak mengakui wewenang pengadilan tersebut.[]
Coret Bendera Merah Putih dengan Tulisan ‘GAZA’, 3 Pelajar SMP di Sragen Terancam di Penjara
