KETIKKABAR.com – Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk sikap tegas mahasiswa terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah elite politik dan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam orasi yang berlangsung sejak siang hari, massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Adili Keluarga Jokowi dan Kroni” serta tagar #UsutTuntasBlokMedan. Mereka menuntut KPK untuk bertindak tanpa tebang pilih.
“Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap korupsi, penyelundupan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh elit politik dan penguasa,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa GMNI Jakarta Selatan dari Universitas Nasional (Unas).
Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi PMT Ibu Hamil & Balita, Program Jokowi Jadi Sorotan
Dalam aksinya, GMNI Jakarta Selatan membawa lima tuntutan utama:
-
Desak KPK periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu atas dugaan keterlibatan dalam kasus tambang Blok Medan.
-
Tindak tegas Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, terkait dugaan penyelundupan ilegal nikel melalui perusahaan GK Hebat, sebagaimana dilaporkan akademisi Ubeddilah Badrun dan rekan-rekannya.
-
Periksa dan tangkap Jokowi beserta kroninya, yang dianggap menjadi sumber kebijakan yang merugikan rakyat.
-
Pastikan KPK tetap independen, bebas dari intervensi politik dan tidak tunduk pada penguasa.
-
Adili Jokowi dan makzulkan Gibran dari jabatan publik atas dugaan pelanggaran hukum dan etik.
GMNI menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap kekuasaan yang dianggap disalahgunakan untuk kepentingan keluarga dan kelompok oligarki.
“Kami tidak butuh pemimpin yang hanya memperkaya diri dan kroninya, tapi pemimpin yang mendengar jeritan rakyat!” tegas salah satu orator.
“Mahasiswa dan rakyat tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bergerak hingga keadilan ditegakkan!”
Aksi damai ini berakhir pada sore hari dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Para mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan jika KPK dinilai lamban atau diam terhadap laporan-laporan masyarakat.[]
