KETIKKABAR.com – Konflik di tubuh Bank Aceh Syariah kembali memanas. Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) secara tegas mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menolak dua nama calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang diusulkan oleh Gubernur Aceh dan Komite Remunerasi. Kedua nama itu adalah Syahrul dan Fadhil Ilyas.
Ketua Harian DPP CIC, Sulaiman Datu, menyebut Syahrul yang kini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan, tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Bank Aceh Syariah.
“Syahrul yang saat ini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan, menurut kami, tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART. Komite remunerasi terkesan mengabaikan aturan tersebut,” tegas Sulaiman Datu dalam keterangannya kepada ketikkabar.com, Senin, 8 Juli 2025.
Tak hanya itu, Sulaiman juga menyinggung integritas Fadhil Ilyas yang kini menjabat sebagai Direktur Bisnis. Menurutnya, Fadhil pernah dua kali gagal dalam fit and proper test yang digelar OJK, serta memiliki catatan khusus yang membahayakan kredibilitas institusi.
“Kami minta OJK segera mengeluarkan surat resmi penolakan terhadap dua nama ini. Jika tidak, kami akan bawa ke Dewan Pengawas OJK,” ancamnya.
Baca juga: Dorong UMKM Tumbuh, Bank Aceh Salurkan Pembiayaan Rp 2,53 Triliun hingga Juni 2025
CIC juga mendesak Pemerintah Aceh selaku pemegang saham untuk segera menggelar RUPS atau RUPS Luar Biasa guna membentuk tim seleksi baru yang profesional dan transparan.
Sulaiman turut menyoroti kondisi internal Bank Aceh Syariah yang disebutnya terus kisruh akibat lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris, yang notabene perwakilan pemegang saham.
“Bank ini adalah lumbung peng ureung Aceh (uang rakyat Aceh). Jangan sampai kepercayaan publik runtuh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sulaiman mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem untuk mengambil sikap tegas sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Mualem harus berani melawan bisikan-bisikan orang yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi. Ini saatnya bersikap demi rakyat Aceh,” tutup Sulaiman. []
