KETIKKABAR.com – Langkah Beathor Suryadi, kader senior PDI Perjuangan, membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata bermula dari sebuah intuisi yang menurutnya muncul usai mendengar pidato Megawati Soekarnoputri.
Hal ini diungkapkan Beathor dalam wawancaranya di kanal YouTube RMOL TV, Jumat (4/7/2025). Mantan Tenaga Ahli di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu menyebut, pidato Megawati di BRIN pada 14 Mei lalu menjadi pemantik langkahnya menyelidiki keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI.
“Aku tertarik karena Ketua aku (Megawati) kok dihina orang,” ujar Beathor, dengan nada emosional.
Dalam pidatonya saat peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati memang sempat menyentil polemik ijazah Jokowi. Ia menyebut persoalan itu sebenarnya bisa selesai dengan satu cara sederhana: tunjukkan ijazah asli ke publik.
Menurut Beathor, pidato itu bukan sekadar retorika. Ia menilai Megawati—yang juga Ketua Umum partai tempat Jokowi dibesarkan—telah direndahkan secara tidak langsung oleh pihak-pihak yang menyudutkan atau mendiamkan isu ini.
“Itu menyakitkan. Aku lihat banyak yang menertawakan Bu Mega karena diamnya soal isu ini,” kata Beathor.
Baca juga: Ajudan Jokowi Diperiksa Polisi, Pengamat: Apa Urgensinya?
Digerakkan oleh rasa loyalitas dan penasaran, Beathor mulai melempar pertanyaan ke berbagai grup internal PDI Perjuangan dan jaringan lama.
“Aku tanya, ‘Pernah denger enggak sih soal ijazah ini?’ Ternyata banyak yang jawab: ‘Pernah Bang. Itu si anu, si anu yang tahu,’” ungkapnya.
Dari sana, Beathor mulai mendatangi sejumlah orang yang disebut-sebut mengetahui informasi awal. Ia mengklaim mengantongi nama-nama dan keterangan penting, namun enggan membukanya ke publik tanpa dasar kuat.
“Mana mungkin aku sebut nama orang kalau aku nggak tahu. Aku kerja pakai bukti,” tegasnya.
Langkah Beathor dalam menggali isu ini membuatnya dicopot dari jabatan di BP Taskin tak lama setelah komentarnya viral. Meski begitu, dukungan terhadap Beathor justru menguat, terutama dari kalangan yang merasa transparansi soal keaslian ijazah presiden adalah hal penting bagi demokrasi.
Di sisi lain, sikap Beathor juga memicu perpecahan internal di tubuh PDI Perjuangan. Ada yang menilai langkahnya terlalu frontal dan bisa menodai marwah partai, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk keberanian melawan ketidakjelasan.[]
