KETIKKABAR.com – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau sengketa ke Aceh sebagai langkah strategis dan penuh perhitungan.
Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Prabowo memahami pentingnya stabilitas nasional dan aspirasi masyarakat Aceh.
“Saya tidak kaget. Prabowo tahu betul pentingnya menjaga harmoni, dan keputusan ini tepat. Aceh sejak awal merasa pulau-pulau itu miliknya,” ujar Hensat kepada RMOL, Selasa (17/6/2025).
Namun, Hensat menyoroti sumber keruhnya persoalan: keputusan kontroversial Mendagri Tito Karnavian yang sempat menyatakan empat pulau itu sebagai bagian dari Sumatera Utara.
“Jangan lupa, Tito dulu yang memantik polemik ini. Kenapa bisa keluar keputusan seperti itu? Harus ditelusuri,” tegas Hensat.
Baca juga: Desak Pecat Mendagri Tito, Habib Umar: “Jangan Main Api dengan Aceh”
Menurutnya, langkah Tito mencerminkan buruknya komunikasi internal dalam Kabinet Prabowo. Ia menyebut seandainya ada komunikasi yang baik sejak awal, isu ini tak perlu sampai menguras energi Presiden.
“Kalau Tito sejak awal mau mendengar suara Aceh, tak perlu sampai presiden yang turun tangan. Ini menunjukkan masih ada masalah komunikasi di kabinet,” ujarnya.
Lebih jauh, Hensat menyentil tajam: “Menteri itu harus aktif komunikasi. Jangan bikin gaduh lalu presiden yang bersih-bersih.”
Baca juga: Empat Pulau Kembali ke Aceh! Prabowo Akhiri Polemik Panas
Keputusan Presiden Prabowo, lanjutnya, tidak hanya menenangkan publik Aceh, tapi sekaligus memberi sinyal bahwa kekuasaan eksekutif kini tak bisa lagi didikte oleh keputusan sepihak.
Sebelumnya, publik sempat geger dengan dugaan bahwa keputusan awal Tito tak lepas dari pengaruh “Geng Solo” di lingkaran kekuasaan. Tito pun santer disebut sebagai bagian dari kelompok yang sering dikaitkan dengan manuver politik era sebelumnya.[]
