KETIKKABAR.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah bergeser dari sekadar urusan dokumen menjadi persoalan moral dan kepercayaan publik.
Pernyataan ini disampaikan Refly lewat kanal YouTube pribadinya, Selasa (17/6/2025), menanggapi pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, yang menyebut menunjukkan ijazah Jokowi bisa memicu chaos.
“Ini pertandingan moral. Pertandingan kepercayaan,” ujar Refly.
“It is a matter of trust, dan trust itu tidak didapat dari UGM maupun Bareskrim,” tambahnya.
Refly juga mengkritik keras argumen Yakup yang menyebut akan timbul kekacauan jika semua orang dipaksa menunjukkan ijazah.
“Dia tidak bisa membedakan domain publik dan privat,” kata Refly.
“Kalau ijazah digunakan untuk daftar jabatan publik, maka itu harus bisa diverifikasi publik,” tegasnya.
Baca juga: Kasmudjo Terancam? Saksi Kunci Ijazah Jokowi Jadi Sorotan
Refly menegaskan, masyarakat sipil memang berhak menjaga privasi, tetapi pejabat publik wajib transparan dalam dokumen yang digunakan untuk menduduki jabatan.
Rocky Gerung: Ini Bukan Ijazah, Ini Soal Kejujuran Jokowi
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan kuasa hukum Jokowi justru menandakan kepanikan.
“Kelihatannya makin panik. Padahal rakyat hanya ingin satu hal: kejujuran,” kata Rocky di kanal YouTube-nya, Senin (16/6/2025).
Rocky menyebut keraguan publik bukan tanpa alasan. Banyaknya janji dan pernyataan Jokowi yang dianggap tidak jujur, mulai dari isu Rp11.000 triliun, janji pertumbuhan ekonomi 8 persen, hingga proyek mobil Esemka, menjadi alasannya.
“Kalau Jokowi sering tidak jujur, maka orang wajar curiga bahkan pada ijazahnya,” ujar Rocky.
Rocky juga membantah keras narasi bahwa menunjukkan ijazah bisa menimbulkan kekacauan nasional.
“Dari mana logika menyatakan bahwa rakyat kita kegilaan ijazah Jokowi? Yang dicari kejujuran,” tegasnya.
Baca juga: Ijazah Jokowi Masih Dipertanyakan, Pakar Hukum Desak Gelar Perkara Terbuka!
Bagi Rocky, persoalan ini bukan soal delik pidana pribadi, melainkan soal tanggung jawab seorang kepala negara yang telah mendaftar dan menjabat menggunakan dokumen resmi negara.
“Jokowi wajib membuktikan bahwa ijazah yang dia pakai untuk jadi presiden adalah sah dan otentik. Bukan karena dia dituduh, tapi karena dia pemegang jabatan publik,” tegas Rocky.
“Argumen soal chaos itu tidak cerdas. Maaf, itu argumen yang tak masuk akal.”
Kasus ijazah ini, baik menurut Refly maupun Rocky, telah mencerminkan lemahnya integritas lembaga, buruknya manajemen transparansi publik, dan makin menipisnya kepercayaan rakyat pada negara.
“Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya,” tutup Refly.[]
