KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan sensitif Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Satu-satunya perusahaan yang masih diizinkan untuk melanjutkan eksplorasi adalah PT Gag Nikel, anak usaha BUMN PT Antam Tbk.
Namun, di balik keputusan ini, mencuat spekulasi politik dan intrik kekuasaan, terutama setelah momen dingin Prabowo terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia viral di media sosial.
Momen itu terjadi saat Presiden Prabowo berpamitan di Bandara sebelum terbang ke Singapura, Minggu (15/6/2025). Hadir melepasnya antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca juga: Prabowo Diminta Turun Tangan! Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Raja Ampat
Semua pejabat bersalaman seperti biasa, kecuali Bahlil. Saat hendak menjabat tangan Prabowo, Presiden justru menahan tangan dan hanya menunjuk ke arahnya, sembari mengucapkan kata-kata yang tak terdengar jelas di video.
Potongan video ini langsung menyulut berbagai spekulasi. Banyak yang mengaitkan sikap dingin Prabowo terhadap Bahlil dengan dugaan keterlibatan Bahlil dalam permainan tambang nikel di Raja Ampat.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, secara gamblang menyebut bahwa Bahlil mencoba menutupi rekayasa tambang. Dalam podcast bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Said mengatakan:
“Saya duga Bahlil mencoba merekayasa, membuat Gag Nikel terlihat bagus untuk menutupi kerusakan empat perusahaan lain,” katanya.
Baca juga: Tambang Pulau Kecil Masih Aman? Said Didu: “Pak Prabowo Harus Audit Semua!”
Said menyebut Prabowo telah mencium manuver tersebut. Bahkan, ia menyebut perusahaan PT Kawei Sejahtera Mining, yang IUP-nya dicabut, adalah milik Aguan alias Sugianto Kusuma, salah satu dari kelompok bisnis besar yang dikenal sebagai “Sembilan Naga”.
“Jadi menarik, kenapa pengumuman pencabutan izin justru disampaikan oleh Setkab dan Setneg, bukan oleh Bahlil sendiri. Presiden Prabowo tampaknya tahu ada sesuatu yang tidak beres,” imbuhnya.[]
