KETIKKABAR.com – Di tengah gencarnya slogan “hilirisasi” dan “ekonomi hijau” yang dikampanyekan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, muncul ironi pahit dari timur Indonesia.
Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai permata pariwisata bahari Indonesia, kini dilaporkan mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel berskala besar. Bahkan, nama keluarga Jokowi terseret dalam kontroversi yang menyulut pertanyaan publik.
Sejumlah kapal tongkang dan tunda yang mengangkut bijih nikel dari Pulau Gag dan Pulau Kawe menuju Halmahera terekam membawa nama-nama yang menggelitik: JKW Mahakam, Dewi Iriana, dan nama-nama lain yang diduga merujuk pada keluarga Jokowi.
Investigasi Greenpeace dan Walhi Papua menemukan lebih dari enam kapal yang secara rutin terlibat dalam pengangkutan nikel dari wilayah Raja Ampat.
“Kami melihat ini sebagai bentuk eksploitasi terselubung dengan tameng hilirisasi,” kata salah satu aktivis lingkungan.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jokowi mengenai kepemilikan kapal-kapal tersebut.
Gibran: “Kita Harus Bersyukur Punya Cadangan Nikel Terbesar”
Dalam Debat Cawapres 21 Januari 2024, Gibran menyebut hilirisasi sebagai agenda nasional:
“Hilirisasi harus diperluas, tidak hanya tambang, tapi juga pertanian, maritim, dan digital,” katanya.
Namun semangat industrialisasi ini kini berhadapan dengan realitas kerusakan lingkungan, sedimentasi laut, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.
Baca Juga: Pemerintah: PT Gag Nikel Punya Hak Spesial Tambang di Raja Ampat
Laporan investigatif menyebutkan bahwa aktivitas tambang telah membuka lebih dari 500 hektare hutan tropis, menyebabkan sedimentasi yang menutupi terumbu karang dan mencemari laut dengan logam berat.
“Kami tidak pernah menjual tanah kami. Tapi tambang masuk begitu saja,” ujar Yohanis, warga adat Kawe.
Nelayan mengaku hasil tangkapan menurun drastis—hingga 70% dalam dua tahun terakhir. Bagi mereka, ini adalah bentuk pengusiran diam-diam dari tanah adat.
KLHK: Operasi Tanpa AMDAL Sah
Inspeksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag melanggar sejumlah ketentuan:
-
Beroperasi tanpa AMDAL yang sah,
-
Terjadi di pulau kecil yang dilindungi UU No. 1 Tahun 2014,
-
Dan telah dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Publik kini mempertanyakan:
-
Apakah proyek hilirisasi benar-benar dijalankan demi rakyat?
-
Apakah ada konflik kepentingan antara kebijakan negara dan keluarga elite?
-
Apakah “ekonomi hijau” menjadi kedok eksploitasi baru?
Hingga kini, istana belum memberikan tanggapan atas dugaan keterlibatan tidak langsung keluarga Jokowi dalam aktivitas pengangkutan nikel.
Padahal, Jokowi sendiri pernah berkata: “Keindahan alam Raja Ampat membuat saya ingin kembali ke sini… salah satu keindahan bawah laut terbaik di dunia.”[]
