KETIKKABAR.com – Pemerintah Aceh resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Flora Agung Grup, menandai kolaborasi strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri dan agribisnis.
Acara penandatanganan berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (27/5/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan didampingi oleh Plt Sekda Aceh M. Nasir, serta dihadiri para pejabat tinggi di lingkup SKPA dan biro terkait. Dari pihak perusahaan, hadir langsung CEO PT Flora Agung Grup, Ivansyah, bersama jajaran direksi.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya realisasi konkret dari kesepakatan tersebut.
“Kami sangat mendukung kerja sama ini demi kemajuan Aceh. Tapi dukungan kami juga harus dibarengi komitmen nyata dari pihak perusahaan,” tegas Mualem.
Ia berharap, kerja sama ini tak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dapat mendorong investasi yang produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, CEO Flora Agung Grup, Ivansyah, menuturkan bahwa MoU ini menjadi pintu masuk untuk pengembangan sektor-sektor vital seperti industri pengolahan hasil perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
Salah satu program unggulan yang disepakati dalam kerja sama ini adalah pembangunan pabrik kilang minyak sawit (refinery). Pabrik ini nantinya akan mengolah Crude Palm Oil (CPO) menjadi minyak goreng siap konsumsi berlabel lokal, khusus untuk pasar Aceh.
“Potensi sawit Aceh luar biasa besar. Tapi sejauh ini, belum ada industri yang mengolah CPO secara lokal. Kami ingin mengubah itu,” kata Ivansyah.
Ia juga menegaskan bahwa PT Flora Agung Grup siap berinvestasi jangka panjang di Aceh, dengan pendekatan berkelanjutan dan memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal.
PT Flora Agung Grup merupakan perusahaan dengan portofolio luas di sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan.
Kerja sama ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah hasil bumi Aceh, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Dengan kesepakatan ini, Pemerintah Aceh menunjukkan komitmennya untuk membuka ruang bagi sektor swasta yang ingin berinvestasi secara inklusif dan produktif, demi mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi daerah.[]
