KETIKKABAR.com – Isu kedekatan elite BUMN dengan lingkaran Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, perhatian tertuju pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) usai melakukan perombakan besar-besaran dalam jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang digelar pekan lalu.
Salah satu keputusan paling kontroversial adalah pencopotan Budi Waseso dari posisi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen SIG.
Sebagai penggantinya, ditunjuk Sigit Widyawan, sosok yang dikenal sebagai ipar Jokowi.
Penunjukan ini langsung menyita perhatian luas. Banyak pihak menilai langkah tersebut menambah panjang daftar nama-nama yang memiliki kedekatan personal dengan Presiden di posisi strategis BUMN.
Manajemen SIG menyebut perombakan ini sebagai bagian dari strategi restrukturisasi menyeluruh untuk memperkuat kinerja perusahaan menghadapi tantangan bisnis nasional dan global.
Namun publik menilai, penunjukan figur dengan relasi keluarga Presiden justru memperkuat indikasi politik dinasti di tubuh BUMN.
Baca Juga: ICW: UU BUMN 2025 Berpotensi Jadi Karpet Merah Korupsi
Tak hanya posisi komisaris utama yang berubah, Direktur Utama SIG Donny Arsal juga digeser dan digantikan oleh Indrieffouny Indra, yang kini resmi menjabat sebagai Dirut baru perusahaan semen terbesar di Indonesia tersebut.
Di tengah kontroversi penunjukan komisaris, RUPST SIG 2025 juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp648,75 miliar kepada para pemegang saham.
Jumlah ini berasal dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp719,76 miliar.
Artinya, 90,13% laba dibagikan sebagai dividen, sedangkan sisanya sebesar Rp71,02 miliar (9,87%) dialokasikan sebagai cadangan lainnya.
Meski kinerja keuangan SIG terbilang positif, publik tetap menyoroti aspek tata kelola dan independensi BUMN, terutama dalam konteks penempatan figur-figur strategis.
Penunjukan ipar Jokowi sebagai komisaris utama SIG memantik kembali perbincangan soal dinasti politik di perusahaan pelat merah, isu yang sebelumnya juga mencuat di berbagai BUMN lain selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kini, pertanyaannya bukan lagi soal kemampuan individu, tetapi seberapa besar integritas dan transparansi dijunjung dalam pengelolaan BUMN.
Apakah ini murni restrukturisasi profesional, atau bagian dari konsolidasi kekuasaan menjelang transisi politik nasional?[]
