KETIKKABAR.com – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang dipimpin tokoh kontroversial Hercules kembali menjadi perbincangan publik.
Setelah sempat membuat heboh dengan pernyataan soal purnawirawan TNI, kini GRIB Jaya disorot karena rentetan kasus hukum yang melibatkan anggotanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara. Ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangkap anggota ormas bermasalah, namun mendesak aparat agar tidak berhenti di “pemain bawah”.
“Jangan cuma tangkap yang kecil-kecil. Lihat saja mukanya, muka resah semua,” ujar Sahroni dalam program Kontroversi Metro TV, menyindir keras struktur GRIB Jaya yang menurutnya perlu ditindak lebih serius.
Komentar politisi NasDem itu sontak mendapat reaksi keras dari internal GRIB Jaya. Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, melontarkan balik tudingan bahwa Sahroni justru bersikap tak adil dan menyerupai “preman berkedok wakil rakyat”.
“Kalau Anda menganggap kami salah, didik kami, bina kami. Bukan malah koar-koar seperti preman jalanan,” ucap Zulfikar dalam pernyataan terbuka, sembari menantang Sahroni berdiskusi langsung terkait isu premanisme.
Zulfikar bahkan menyindir keterlibatan Sahroni dalam dinamika kekuasaan. “Jangan-jangan, Anda juga preman? Preman yang berkedok anggota DPR,” katanya.
Polemik ini terjadi tak lama setelah insiden demi insiden menyeret nama GRIB Jaya, termasuk pembakaran mobil polisi oleh anggotanya di Depok, dan kasus penggelapan kendaraan oleh pimpinan wilayah GRIB Jaya di Serang.
Isu ini berakar dari komentar Hercules yang menyebut mantan Gubernur DKI dan eks Kepala BIN, Sutiyoso, “sudah bau tanah”, memicu kecaman dari para purnawirawan TNI.
Hercules pun akhirnya meminta maaf usai diminta oleh Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Namun gelombang kritik terhadap GRIB Jaya belum surut. Seruan evaluasi ormas pun kembali menguat, terlebih ketika tindakan anarkis atau kriminal ditemukan berulang kali.
Pakar keamanan dan pengamat ormas menyebut, negara perlu tegas terhadap ormas yang melenceng dari fungsi sosialnya.
“Kehadiran ormas semestinya menjadi mitra sosial, bukan justru ancaman ketertiban umum,” kata salah satu pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, publik menanti apakah pernyataan-pernyataan keras akan berujung tindakan hukum, atau kembali hanya menjadi drama politik yang berlalu tanpa tindak lanjut tegas.[]
