KETIKKABAR.com – Di balik ketegasan dan reputasi keras Hercules Rosario Marshall, seorang tokoh jalanan yang lama dikaitkan dengan kekuasaan dan kontroversi, tersembunyi narasi yang lebih dalam: negara yang tak hadir di tempat seharusnya ia berdiri tegak, melindungi, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan.
Pandangan ini dilontarkan Ian Douglas Wilson, akademisi asal Australia yang meneliti secara intens dinamika kekuasaan informal Indonesia pasca-Orde Baru.
Dalam bukunya The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia, Wilson tak menggambarkan Hercules sebagai anomali, melainkan sebagai gejala sistemik dari negara yang abai.
Ketika negara gagal menciptakan tatanan yang adil dan hukum tak menjangkau lorong-lorong gelap masyarakat, kekuatan informal mengisi kekosongan.
Tokoh seperti Hercules bukan sekadar preman. Ia menjelma makelar kekuasaan. Solusi bagi mereka yang tak bisa mengandalkan keadilan formal.
Konstitusi Indonesia menjanjikan keadilan sosial dan ketenteraman publik. Namun dalam praktik, hukum lebih sering hadir dalam teks ketimbang dalam tindakan. Dalam kekosongan itu, kekerasan menjadi bahasa yang dipercaya, lebih dari proses hukum yang lamban dan mudah dibeli.
Ini bukan sekadar soal premanisme, tapi krisis moral dalam pengelolaan negara. Ketika organisasi masyarakat digunakan sebagai alat kontrol dengan topeng “pengamanan,” dan proposal-proposal keamanan menjadi bentuk baru pemalakan, maka wajah premanisme pun berubah: dari bertato menjadi berdasi, dari jalanan menjadi kantor.
Wilson mencatat ironi yang menyakitkan: kekuasaan informal justru dirawat oleh elite formal. Preman tak selalu jadi musuh negara. Mereka bisa jadi mitra dalam mengerjakan hal-hal yang tak bisa diselesaikan secara sah.
Fenomena ini menjadi kian relevan saat negara menggembar-gemborkan investasi asing dan industrialisasi. Ketika perusahaan seperti BYD masuk, para “mitra lingkungan” muncul menawarkan stabilitas dengan cara-cara samar. Mereka tak meminta uang secara terang-terangan, tapi menjual rasa aman dalam bentuk “kontribusi sosial”. Negara diam. Atau pura-pura tidak tahu.
Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekadar siapa Hercules, melainkan siapa negara. Apakah kita sungguh hidup dalam negara hukum? Atau hanya dalam teater demokrasi di mana ketakutan lebih efektif daripada konstitusi?
Wilson tak sedang menulis kisah kriminal. Ia menulis epitaf. Bagi negara yang kehilangan pijakan moralnya. Dan bila kita terus membiarkan ini berjalan, maka sejarah tak akan menulis premanisme sebagai penyimpangan, tapi sebagai konsekuensi dari kelalaian negara.
Sudah waktunya negara tak lagi bersandar pada bayang-bayang kekuasaan. Tapi hadir sebagai pelindung sejati, dengan keadilan, keberanian, dan martabat.[]
