Hukum

Kuasa Hukum Rizki Ramadhan Soroti Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Ketua DPRK

KETIKKABAR.com – Kepastian hukum dalam proses penegakan etik menjadi persoalan yang dipertanyakan tim kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan menyusul keputusan pemberhentian tetap kliennya dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.

Bahrul Ulum, S.H., M.H., didampingi Raja Inal Manurung, S.H., menyampaikan bahwa setiap keputusan yang diambil lembaga legislatif harus didasarkan pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, pihaknya menghormati keputusan DPRK Nagan Raya yang menyetujui pemberhentian tetap Mohd. Rizki Ramadhan. Namun, penghormatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan seluruh tahapan proses etik telah dilaksanakan sesuai aturan.

Bahrul secara khusus menyoroti Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya yang mengatur mekanisme penanganan persoalan etik.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai keberadaan aturan tata beracara kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan ketentuan tersebut.

BACA JUGA:  Besok, Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Etik dalam Kasus Dugaan Penyadapan

“Kami mempertanyakan apakah DPRK Nagan Raya memiliki aturan tentang Tatib Kode Etik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 112,” ungkapnya.

Ia menyebut, persoalan pemberhentian tersebut memang berkaitan dengan dinamika politik. Namun, proses politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum.

Tim kuasa hukum menilai, apabila terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.

Mereka berpandangan, kepastian hukum harus menjadi landasan setiap keputusan kelembagaan, termasuk dalam proses penegakan kode etik terhadap anggota maupun pimpinan DPRK.[]

TERKAIT LAINNYA