KETIKKABAR.com, Jakarta – Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11/2026).
Eko merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Eko menjadi tersangka kedua dalam perkara tersebut yang menjalani proses persidangan etik. Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan melalui sidang etik pada pekan lalu.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi terhadap personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo kepada awak media, Senin (16/11).
Dalam perkara ini, Eko disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta diduga terlibat permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Polri telah menetapkan susunan komisi yang akan memeriksa Eko dalam sidang etik. Komjen Pol Hendro Pandowo ditugaskan sebagai ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Sementara itu, tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, seluruh proses persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” beber Trunoyudo. []












