KETIKKABAR.com, Jakarta — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang masih dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut dan menyatakan bahwa prosesnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Meski mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029, Gibran berpotensi tetap memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden.
Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, setiap pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa berhenti dengan hormat juga mencakup pengunduran diri atas permintaan sendiri. Dengan demikian, Gibran berpotensi memperoleh hak pensiun apabila proses pemberhentiannya secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Hak Pensiun dan Tunjangan
Selain pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pasal yang sama juga mengatur pembiayaan rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Artinya, hak yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa uang pensiun bulanan, tetapi juga mencakup sejumlah kebutuhan rumah tangga dan kesehatan.
Rumah Kediaman dan Kendaraan Negara
Undang-undang tersebut juga mengatur fasilitas tempat tinggal dan kendaraan bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, masing-masing mantan Presiden dan Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selain itu, negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Ketentuan tersebut diperjelas dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, yang menyebutkan bahwa rumah kediaman yang disediakan merupakan rumah milik negara. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya juga menjadi tanggungan negara.
Pembayaran Hak Dimulai Setelah Pemberhentian Resmi
Mengenai waktu pemberian hak tersebut, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri saja belum secara otomatis membuat seluruh hak tersebut berlaku. Proses pemberhentian secara resmi tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya hak keuangan dan fasilitas, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.
Berbagai ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan hak keuangan dan administratif bagi mantan Wakil Presiden, termasuk apabila pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat.
