KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak kaum perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.
Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Banda Aceh Syarifah Munira, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Irwansyah menekankan bahwa tanggung jawab perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran utama di dalam keluarga, mereka juga mengemban amanah sosial untuk ikut mengurai persoalan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, keberadaan perempuan di lembaga TPG sangat strategis dalam meredam masalah yang bersentuhan langsung dengan isu domestik dan anak, seperti pencegahan stunting, KDRT, maraknya kasus perceraian, hingga penanganan konflik antarwarga.
Dalam sesi dialog, Irwansyah menerima sejumlah keluhan dari peserta terkait adanya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Sebagian peserta mengaku masih menghadapi stigma bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan signifikan dalam urusan pemerintahan desa.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa kedudukan TPG memiliki peran penting yang setara dengan lembaga legislatif di tingkat lokal.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan, ketahanan sosial yang terbangun kokoh dari tingkat gampong akan secara langsung menopang keberhasilan pembangunan Kota Banda Aceh secara keseluruhan.
“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjutnya.
Selain itu, para peserta RDP turut menyampaikan aspirasi terkait perlunya peningkatan kapasitas, seperti pelatihan public speaking, penyusunan produk hukum gampong (legal drafting), serta pembekalan teknis tugas pokok dan fungsi TPG.
Merespons aspirasi tersebut, Irwansyah menginstruksikan DPMG Banda Aceh untuk segera memfasilitasi program pelatihan khusus bagi perempuan anggota TPG. Ia memastikan DPRK Banda Aceh siap mendukung penuh agar perempuan TPG semakin berdaya dan optimal dalam mengabdi bagi kemajuan gampong.[]
