KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus mendorong penguatan koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota di Aceh untuk menyikapi berbagai persoalan pembangunan, mulai dari kebijakan anggaran hingga penanganan pascabencana.
Hal itu disampaikan Suradji saat menghadiri Rapat Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Sabtu (24/10) sore.
Pertemuan tersebut dipimpin Koordinator FKKA sekaligus Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Rapat menjadi forum evaluasi program kerja Dewan Pimpinan FKKA periode 2025–2030 sekaligus merumuskan langkah bersama untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Suradji menilai koordinasi antardaerah diperlukan untuk menyamakan pandangan dalam menyikapi kebijakan pembangunan.
Forum tersebut juga menjadi ruang bagi setiap kabupaten dan kota untuk menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi.
“Setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan tantangan masing-masing. Karena itu, melalui forum ini kita bisa saling bertukar pandangan dan menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga ada masukan bersama untuk menyikapi kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Suradji, Sabtu (24/10) sore.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya kebijakan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, penanganan pascabencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembahasan itu dinilai penting karena kebijakan pemerintah pusat dan provinsi turut memengaruhi pelaksanaan program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.
Peserta rapat juga menyoroti pengelolaan persampahan regional, sinkronisasi tata ruang untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan, serta pertukaran pengalaman mengenai program unggulan masing-masing daerah.
Suradji berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi berkelanjutan dan langkah konkret sesuai kebutuhan setiap daerah.
“Kita berharap hasil pembahasan ini tidak berhenti di forum saja, tetapi bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain membahas isu strategis daerah, rapat tersebut mengagendakan evaluasi program kerja FKKA tahun 2026 dan penyusunan usulan kegiatan untuk 2027.
Melalui forum ini, FKKA diharapkan dapat menghimpun aspirasi pemerintah kabupaten dan kota di Aceh serta merumuskan rekomendasi bersama untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
