KETIKKABAR.com, Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat 23/10/2026.
Dalam perombakan tersebut, Astera Primanto Bhakti ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, menggantikan Robert Leonard Marbun.
Sebelum menduduki jabatan baru, Astera menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ia memiliki pengalaman di sejumlah unit Kemenkeu, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Selain Astera, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Suahasil mengatakan, pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menyesuaikan Kemenkeu dengan tantangan ke depan. Pelantikan itu berlangsung menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada akhir Oktober 2026.
“Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi,” kata Suahasil saat pelantikan.
Astera Diminta Perkuat Dukungan Organisasi
Suahasil meminta Sekretariat Jenderal di bawah kepemimpinan Astera memberikan dukungan nyata bagi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kemenkeu.
Menurut dia, pengalaman Astera di berbagai unit kementerian menjadi bekal untuk menjalankan tugas tersebut. Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, Astera pernah menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Sementara itu, Tri Budhianto diminta melanjutkan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), terutama melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola.
Suahasil menekankan bahwa modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara harus disertai pembenahan proses bisnis. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“DJPb, Jenderal Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Saya minta ini dilanjutkan dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations,” ujarnya.
Transformasi tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pengembangan sistem pembayaran pensiun yang terhubung langsung dengan rekening para pensiunan melalui kas negara.
APBN dan APBD Diminta Lebih Bersinergi
Kepada Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta penguatan sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinergi itu dinilai penting agar pelayanan publik dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Suahasil, kedua anggaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran negara dalam melayani masyarakat.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. []
