KETIKKABAR.com, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai perombakan kabinet maupun pergantian Kapolri bukan solusi utama untuk mendongkrak popularitas Presiden Prabowo Subianto.
Ia justru menyoroti keberadaan kelompok yang disebutnya “Geng Solo” dan oligarki di tengah penurunan elektabilitas Prabowo dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Said Didu menyampaikan pandangan tersebut melalui podcast Refly Harun Official, dikutip Senin (19/10/2026).
Menurutnya, perubahan politik yang diharapkan masyarakat tidak cukup dilakukan dengan mengganti sejumlah pejabat, tetapi harus menyentuh persoalan yang dianggapnya mendasar.
“Artinya, bukan itu penyakitnya. Sepertinya mereka harus sadari bahwa yang ditunggu masyarakat di sini adalah memang membersihkan Geng Solo. Karena dulu kan saya katakan Solo oligarki Parcok. Kalau Parcoknya ditanya sudah dicabut, tapi Solonya dan oligarki masih ada,” kata Said Didu melalui podcast Refly Harun Official, dikutip Senin (19/10/2026).
Ia juga menyinggung hasil survei SMRC yang menempatkan Prabowo di bawah Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan dalam simulasi pilihan calon presiden.
Hasil survei SMRC periode 1–10 Oktober 2026 mencatat Dedi memperoleh 35,5 persen, Anies 10,3 persen, sedangkan Prabowo 9,8 persen.
Said Didu mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi posisi politik Prabowo apabila tidak diikuti langkah lanjutan.
Ia kemudian menyoroti persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang menyangkut persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Menurut Said Didu, Prabowo perlu mengambil sikap tegas terhadap persoalan tersebut.
“Pak Presiden Prabowo mengambil sikap, nggak bisa diteruskan maka dibatalkan. Ini agak lembut. Maksudnya hampir seluruh partai sebenarnya tidak ada yang menghalangi, kecuali PSI. Makanya ini agak mulus,” tutur Said Didu.
MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan dalam perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan tersebut juga memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara itu.
Selain persoalan tersebut, Said Didu mengaku heran karena mahasiswa belum turun menggelar demonstrasi. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa perlawanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap Prabowo semakin meningkat.
“Apalagi menurut saya perlawanan Pak Jokowi semakin hari semakin naik kepada Prabowo. Sampai saya dapat informasi, beliau (Jokowi) standby terus di Jakarta,” ungkapnya.
Said Didu kemudian mengungkap informasi yang diterimanya mengenai pertemuan Jokowi dengan Prabowo pada 6 Oktober, menjelang pembacaan putusan MK terkait ijazah Gibran.
Ia menyebut pertemuan itu tidak berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara dan Jokowi harus menunggu hingga dua jam.
“Lucu tuh bahwa mendatangi presiden untuk pada saat anaknya mau dibacakan hukum putusannya di MK,” ujarnya.
“Saya dapat informasi bukan di Kertanegara. Dan saya dapat informasi Jokowi tunggu sampai dua jam. Artinya ini komplit,” lanjutnya.
