KETIKKABAR.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memperkuat koordinasi lintas instansi bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh guna mengoptimalkan pemulihan infrastruktur serta fasilitas publik pascabanjir.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten II Setdakab Aceh Besar HM Ali, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris, serta dihadiri oleh Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si.
Turut mendampingi dalam kesempatan itu jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Aceh Besar, meliputi Kalaksa BPBD Ridwan Jamil, S.Sos., M.Si., Kadis PUPR Ir. Syahrial Amanullah, Kepala BPKD Arifin, S.H.I., M.Si., Kadis Syariat Islam Rusdi, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, HM Ali mengungkapkan bahwa meski intensitasnya tidak separah wilayah lain, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu turut mendatangkan kerugian di sejumlah sektor pembangunan di Aceh Besar, mulai dari terendamnya lahan pertanian, kerusakan rumah ibadah, hingga terganggunya fasilitas publik.
“Karena itu, Pemkab Aceh Besar sangat mengapresiasi atas hadirnya Tim Satgas PRR Aceh yang dipimpin Dr Drs Imran MSi ke Kabupaten Aceh Besar. Dalam pertemuan ini, Pemkab Aceh Besar dan Tim Satgas PRR Aceh berdiskusi dan membahas berbagai hal guna percepatan pemulihan pascabanjir Aceh,” ujar M Ali.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., menjelaskan bahwa peninjauan dan rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin bulanan yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Fokus utamanya adalah memonitor secara langsung progres pemulihan infrastruktur di daerah-daerah terdampak.
“Tim kami sudah berkunjung ke semua kabupaten yang terdampak musibah banjir yang terjadi pada 26 November 2025 tersebut,” ungkap Imran yang juga pernah mengemban tugas sebagai Pj. Wali Kota Lhokseumawe.
Imran menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mengambil langkah proaktif serta memperketat pengawasan di lapangan.
Berdasarkan rencana aksi yang telah disusun, implementasi program pemulihan kini tengah berjalan di berbagai sektor prioritas.
Guna memastikan efektivitas di tingkat operasional, Imran juga menginstruksikan agar Pemkab Aceh Besar segera membentuk Posko Satgas PRR tingkat kabupaten.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat rantai koordinasi antarperangkat daerah, mengawal tahapan kegiatan secara berkala, serta mengurai berbagai kendala teknis secara cepat dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.[]
