KETIKKABAR.com – Upaya damai melalui proses mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah terkait sengketa hak asuh anak resmi menemui jalan buntu.
Setelah berjalan selama 30 hari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, mediasi dinyatakan gagal pada Rabu (19/8/2026).
Tidak adanya titik temu antar kedua prinsipal membuat perkara ini berlanjut ke persidangan pokok perkara yang dijadwalkan mulai pekan depan.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengonfirmasi kegagalan tersebut karena kedua pihak tidak mencapai kesepahaman.
“Dinyatakan bahwa mediasi kami gagal. Ya, gagal. Karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepahaman masing-masing prinsipal,” ujar Minola di PN Jakarta Selatan.
Pihak Ruben Onsu menyatakan siap membuktikan klaimnya di hadapan majelis hakim, khususnya mengenai hak akses bertemu anak yang diklaim telah diatur secara jelas dalam Akta 39.
“Akta 39 itu dengan jelas, lugas, tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2 sampai 3 hari tanpa syarat. Nah sementara pihak sana kan selalu ingin ada syarat, dengan berbagai macam argumentasi,” tegas Minola.
Di sisi lain, kubu Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, menegaskan kesiapan kliennya untuk menghadapi proses pembuktian di persidangan dengan membawa seluruh dokumen dan jawaban atas gugatan yang diajukan.
“Klien kami sudah sangat siap dengan semua bukti yang ada, dengan semua jawaban terhadap gugatan mereka,” kata Chris.
Terkait perdebatan syarat pertemuan anak yang dipersoalkan pihak Ruben, kubu Sarwendah membantah adanya pembatasan sepihak.
Menurut mereka, ketentuan tersebut merupakan bagian dari kewajiban orang tua demi menjaga kesehatan dan keselamatan anak.
“Terkait dengan syarat untuk bertemu anak, sebenarnya tidak ada syarat-syarat. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya,” ujar Chris.
Dengan beralihnya proses hukum ke tahap pembuktian, sidang lanjutan pekan depan akan menjadi arena bagi kedua belah pihak untuk meyakinkan majelis hakim melalui bukti-bukti otentik dan argumen hukum yang sah.[]
