KETIKKABAR.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat memulihkan roda pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Puncak pascainsiden pembakaran, perusakan, serta penjarahan terhadap 18 kantor pemerintahan di Ilaga.
Kerusuhan yang pecah pada Selasa (11/8/2026) malam tersebut dipicu oleh polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur tidak boleh memadamkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya bersama jajaran Pemkab Puncak kini tengah menyiapkan ruang kerja darurat dan fasilitas alternatif.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” kata Meki dalam rapat koordinasi terpadu di Ilaga.
Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan inventarisasi menyeluruh untuk mendata kerusakan bangunan, perangkat kerja, hingga dokumen penting guna merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyatakan bahwa penanganan krisis di Kabupaten Puncak memerlukan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan.
Selain pemulihan fisik kantor pemerintahan, fokus diarahkan pada pembenahan tata kelola penyaluran Dana Desa agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Pemprov Papua Tengah bersama aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, dan Forkopimda juga memperketat pengamanan wilayah serta mengedepankan pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat guna meredam ketegangan dan mengembalikan stabilitas keamanan.[]
