KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar bergerak cepat merespons dampak musim kemarau yang memicu ancaman kekeringan di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah mitigasi ini difokuskan ganda untuk menjamin ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat sekaligus mencegah ancaman gagal panen bagi para petani lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan yang dihadiri jajaran Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, pada Senin sore (27/7/2026).
“Pemkab Aceh Besar dan Forkopimda hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Syech Muharram dalam arahannya.
Didampingi oleh Wakil Bupati Drs. Syukri dan Sekdakab Bahrul Jamil SSos MSi, Bupati Syech Muharram menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan bekerja ekstra guna mengambil langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat di tengah musim kemarau ini.
“Kita akan terus berupaya untuk melakukan berbagai langka dalam penanggulangan bencana kekeringan ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang intensif dengan basis masyarakat bawah, salah satunya melalui pelibatan langsung Komunitas Tani di tiap kecamatan.
Pendekatan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah-wilayah prioritas yang paling mendesak untuk segera ditangani.
“Untuk itu, kita semua pihak terus berkoordinasi dan bekerja keras,” katanya.
Sebagai bagian dari skema penanganan darurat, Pemkab Aceh Besar juga menyiapkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dana darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disiapkan khusus untuk membiayai kebutuhan mendesak masyarakat seperti distribusi air bersih secara masif serta pembangunan sumur bor sesegera mungkin setelah status tanggap darurat resmi ditetapkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Aceh Besar, Imam Munandar, menjelaskan bahwa pihaknya langsung menginstruksikan jajaran mantri tani di seluruh wilayah Aceh Besar untuk turun tangan mendata secara akurat luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan.
“Kita juga melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai untuk memastikan dampak kekeringan ini,” terang Imam.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan juga menilai perlunya segera digelar ibadah Shalat Istisqa (shalat minta hujan), penetapan status darurat kekeringan secara resmi, serta pengaktifan posko siaga bencana guna memperlancar jalur koordinasi lintas sektoral.
Rapat penanggulangan kekeringan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan tokoh daerah, di antaranya Danlanud SIM Kolonel Pnb Suryo Anggoro, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, perwakilan Kodim 0101/KBA, Ketua MPU Aceh Besar Tgk H Nasruddin, para Asisten Setdakab, Kepala BPKD Arifin SHi MSi, Kalaksa BPBD Ridwan SSos MSi, Kepala Bappeda Agus Husni SP, Kadis PUPR Ir. Syahrial Amanullah, Plt Kadistan Imam Munandar S.TP, serta Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar Rafzan SH MM.[]
