KETIKKABAR.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melayangkan desakan agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Desakan ini muncul setelah Kepala Negara melontarkan tuduhan yang menyebut profesi jurnalis sebagai “Londo Ireng”.
Istilah “Londo Ireng” sendiri merupakan frasa bahasa Jawa yang secara harfiah berarti “Belanda Hitam”. Istilah ini dikenal sebagai ungkapan peyoratif atau penghinaan bagi kaum pribumi, khususnya suku Jawa, pada masa penjajahan kolonial yang dianggap berkhianat atau bekerja sama dengan penjajah Belanda demi kepentingan pribadi.
Tudingan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengarahkan tudingan tersebut kepada kelompok-kelompok kritis, termasuk jurnalis, ekonom, pengamat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI, Bayu Wardhana, mengecam keras dan mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera meminta maaf kepada insan pers di Indonesia.
Menurut Bayu, cap “Londo Ireng” yang dialamatkan kepada jurnalis sangat tidak berdasar dan mencederai serta mendiskreditkan profesi wartawan yang bekerja mencari fakta di lapangan.
“Pasalnya jurnalis bekerja mencari fakta. Fakta itu sebaiknya direspon positif oleh seorang Kepala Negara dan Pemerintah,” ujar Bayu dikutip wartakota pada Jumat (24/7/2026).
Sebagai contoh konkret, Bayu menyinggung perihal klaim pemerintah mengenai perbaikan 67 ribu sekolah. Ketika harian Kompas menyajikan laporan investigasi mengenai satu sekolah yang bangunannya masih mengalami kerusakan, respons yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang kepala negara adalah berterima kasih kepada media.
“Misalnya soal 67 ribu sekolah yang diklaim sudah diperbaiki pemerintah. Lalu Kompas menyajikan satu sekolah yang bangunannya rusak. Maka seharusnya Presiden berterima kasih pada media, dalam hal ini Kompas. Karena telah memberi informasi kepada pemerintah segera bisa memperbaiki,” tegas Bayu.
Alih-alih menerima kritik konstruktif tersebut, Bayu menyayangkan sikap Presiden yang justru menunjukkan kekesalan dalam pidatonya dan menuding media sengaja mencari-cari kesalahan pemerintah alih-alih melakukan evaluasi internal.
Kendati melayangkan kecaman dan desakan maaf, AJI memastikan pihaknya tidak akan menempuh jalur hukum, seperti melayangkan somasi ataupun melaporkan Presiden Prabowo atas penggunaan istilah tersebut.
“Kami berharap Pemerintah kembali fokus bekerja karena masih banyak pekerjaan lain yang ditunggu rakyat,” pungkas Bayu.[]
