KETIKKABAR.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, didesak untuk bertanggung jawab penuh atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95.
Kenaikan harga yang dinilai signifikan ini diprediksi akan memicu efek domino yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Harga Pertamax (RON 92) kini tercatat naik menjadi Rp16.250 per liter, dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp12.300. Sementara itu, Pertamax Green 95 mengalami lonjakan harga dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menyoroti bahwa kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan masalah ekonomi yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kenaikan harga Pertamax akan membawa efek domino,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Jamiluddin memproyeksikan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat sebagai respons atas kenaikan harga ini.
Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini berpotensi beralih ke Pertalite. Fenomena ini, menurutnya, dipicu oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa lonjakan harga BBM non-subsidi ini akan berdampak pada biaya distribusi, yang secara otomatis akan mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar.
“Hal ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dari kelas menengah dan bawah,” tegasnya.
Implikasi Politik bagi Pemerintahan Lebih jauh, Jamiluddin menilai bahwa keputusan ini memiliki implikasi politis terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyayangkan langkah kenaikan harga ini, dan berpendapat bahwa beban masyarakat seharusnya bisa dihindari jika Kementerian ESDM mampu mengambil langkah strategis.
“Kenaikan harga Pertamax secara politis dapat berpengaruh terhadap Prabowo. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi bila Bahlil bisa mendapatkan sumber BBM dari negara lain (untuk menekan biaya),” pungkas Jamiluddin.[]
